Scroll untuk baca artikel
#
banner 728x90
Hukum

Balai Gakkum Sumatera kalah Telak dalam Praperadilan, HS BANCIN di pengadilan Deli Serdang

27
×

Balai Gakkum Sumatera kalah Telak dalam Praperadilan, HS BANCIN di pengadilan Deli Serdang

Sebarkan artikel ini
Babak Baru Kasus HS Bancin: PN Lubuk Pakam Kabulkan Praperadilan, Benteng Keadilan Teruji
Tim Kuasa Hukum Dr. Ramces Pandiangan mengabadikan momen di halaman PN Lubuk Pakam setelah meraih kemenangan dalam putusan praperadilan atas Balai Gakkum Sumatera. (Foto: Dok. Istimewa)

WARTA INDONESIA, DELI SERDANG — Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon HS Bancin dalam persidangan di Deli Serdang. Putusan tersebut membatalkan penetapan status penanganan perkara dan mengembalikan kepastian hukum bagi pihak pemohon.

Kuasa hukum pemohon, Dr. Ramces Pandiangan, S.H., M.H., memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada majelis hakim PN Lubuk Pakam yang mengadili perkara tersebut. Ia menilai hakim telah bertindak independen dan memutus perkara berlandaskan pada fakta-fakta persidangan serta hukum acara yang berlaku.

“Memang sangat benar dan pantas julukan serta gelar yang diberikan kepada hakim sebagai wakil Tuhan di bumi persada ini. Sebab, melalui putusannya, seorang hakim dapat memberikan keadilan kepada masyarakat yang mencari dan membutuhkan kepastian hukum,” kata Ramces dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 16 November 2026.

Ramces menegaskan bahwa integritas serta keberanian hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan cermin dari kehormatan profesi peradilan. Ia mengutip sebuah peribahasa hukum yang relevan dengan independensi kekuasaan kehakiman. “Melalui putusannya, hakim memuliakan mahkotanya. Kehormatan dan kemuliaan seorang hakim akan tercermin dari bagaimana ia menjalankan tugas serta menjatuhkan putusan secara adil dan objektif,” ujarnya.

Ia menambahkan, putusan praperadilan ini hendaknya menegaskan kembali prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Menurut Ramces, masyarakat yang mendatangi lembaga peradilan menaruh harapan besar agar hak-hak konstitusionalnya terlindungi dari segala bentuk tindakan diskriminatif maupun kesewenang-wenangan.

Praperadilan merupakan sarana kontrol internal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menguji keabsahan tindakan administratif penyidik—mulai dari penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, hingga penyitaan barang bukti.

Ahli hukum pidana menilai keberadaan lembaga praperadilan sangat vital guna memastikan institusi penegak hukum tidak melampaui kewenangan (abuse of power). Dalam berbagai kasus di daerah, termasuk di wilayah hukum Sumatera Utara, kekalahan institusi penegak hukum dalam gugatan praperadilan menjadi peringatan agar proses pembuktian awal dan pengumpulan alat bukti selalu dilakukan sesuai standar operasional yang akuntabel.