PADANG LAWAS UTARA, WARTA INDONESI — Di bawah naungan terpal biru yang membentang di tengah jalan perkebunan, percakapan sore itu terasa begitu berat. Hari itu, Kamis, 5 Oktober 2026, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Padang Lawas Utara bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapsel mendatangi “Tenda Perjuangan” warga. Sudah sepekan tenda itu berdiri, menjadi benteng terakhir bagi masyarakat tiga desa yang menduduki lahan yang selama ini dicaplok oleh PT Tindoan Bujing.
Diskusi berlangsung hidup. Warga—tiga perempuan dan dua laki-laki yang mewakili massa aksi—berbergantian mengambil pengeras suara. Mereka menuturkan memori kolektif tentang kampung halaman yang telah berusia 185 tahun: sebuah sejarah panjang perampasan, penggusuran, hingga kesewenang-wenangan korporasi yang merampas ruang hidup mereka secara turun-temurun.
Suara-suara itu menemukan legitimasinya tatkala dua penasehat hukum masyarakat, Alamsah Rambe dan Tamren Siregar, mengambil giliran bicara. Darah biru dari keturunan raja-raja Desa Padang Malakka dan Aek Simanat mengalir dalam setiap argumen yang mereka sampaikan. Bagi mereka, kehadiran PT Tindoan Bujing selama tiga setengah dekade di tanah leluhur bukan sekadar investasi, melainkan bencana sosial yang merusak tatanan hidup, memenjarakan warga, hingga menebar teror.
“Selama 35 tahun, keberadaan perusahaan ini di desa kami menjelma menjadi bencana besar—mulai dari perampasan tanah ulayat tanpa ganti rugi, perusakan lingkungan, hingga kriminalisasi warga,” ujar Alamsah di hadapan para pejabat daerah.
Pemerintah Kabupaten Paluta yang diwakili oleh Asisten 2 dan Kepala Kesbangpol—yang kebetulan pernah bertugas sebagai camat di wilayah itu—tampak larut dalam nostalgia masa lalu. Ia mengakui telah lama mencium persoalan ini dan melontarkan kalimat yang langsung memecah kesunyian: “Tanah ini harus kembali kepada masyarakat.” Kalimat itu disambut sorai riuh, meletupkan asa yang lama dipendam warga.
Nada serupa datang dari Gedung Parlemen Daerah. Madnalim Pakpahan, anggota DPRD Paluta yang diutus Ketua Dewan, membuka tabir masa lalunya sebagai mantan Camat Dolok Sigompulon selama belasan tahun. Ia bersaksi bahwa banyak fasilitas publik, mulai dari jalan hingga bendungan yang dibangun dari swadaya dan uang negara, kini justru terkerangkeng di dalam areal HGU korporasi.
Dari meja birokrasi pertanahan, perwakilan BPN Tapsel memberikan pengakuan telak. Melalui Kepala Seksi Penanganan Sengketa, BPN menyatakan tidak pernah menerbitkan patok tapal batas untuk perusahaan tersebut. Celakanya lagi, korporasi itu ternyata belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Di sisi lain, General Manager dan Asisten Kepala PT Tindoan Bujing yang turut hadir memilih bergeming, tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka.
Kapolres Paluta, AKBP Dhery Fajariandono, memilih pendekatan persuasif. Di tengah bara amarah warga, ia mengingatkan agar massa tetap menahan diri, menjauhi provokasi, dan tidak terjerumus dalam tindakan anarkis yang merugikan diri sendiri.
Menjelang senja, Breen Saragih, Koordinator Perjuangan sekaligus tim hukum warga, maju mengunci perdebatan. Di hadapan para pemangku kepentingan—dari raja adat hingga unsur TNI-Polri—ia mengajukan pertanyaan retoris yang membakar semangat massa: “Apakah kita sepakat tanah ini harus kembali kepada kita?”
Serentak, ribuan suara bergemuruh menjawab: “Sepakat!”
Sebuah palu diketuk. Simbol kepastian hukum jalanan yang diambil rakyat, ditutup dengan pekikan serentak yang memecah keheningan perkebunan sawit: “Merdeka!”
Benturan antara masyarakat adat dan korporasi perkebunan di berbagai wilayah kerap berulang akibat lemahnya pengakuan formal negara terhadap hak ulayat. UU Pokok Agraria sebenarnya memberikan ruang pengakuan, namun implementasinya di lapangan sering kali kalah oleh kepentingan izin konsesi skala besar yang kerap cacat prosedur sejak awal penerbitannya.
Kasus PT Tindoan Bujing menyinggung persoalan klasik di sektor perkebunan kelapa sawit: operasi di atas tanah masyarakat tanpa dasar legalitas HGU yang sah. Ketiadaan HGU tidak hanya merugikan keuangan negara dari sektor penerimaan pajak, tetapi juga mengubah kawasan konsesi menjadi zona konflik vertikal yang mengancam keselamatan warga lokal.
