Warta Indonesia

Blog

  • Cerita Warga Semarang Mengurus Roya Hanya Lima Menit Jadi

    Cerita Warga Semarang Mengurus Roya Hanya Lima Menit Jadi

    Kabupaten Semarang, Wartaindonesia.org – Peningkatan kualitas layanan pertanahan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di Kabupaten Semarang, layanan penghapusan hak tanggungan yang juga disebut roya bahkan bisa selesai hanya dalam hitungan menit.

    Baca Juga…Pemerintah tetapkan dua KEK baru di sektor kesehatan dan pendidikan

    Suparmi (61), warga asal Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang untuk pertama kalinya mengurus urusan tanahnya sendiri ke Kantor Pertanahan. Dengan program Roya Layanan Lima Menit (RALALI), ia langsung terkagum dengan perkembangan layanan pertanahan sekarang.

    “Saya datang sekitar pukul sembilan pagi, proses di loket hanya sekitar lima menit saja, dan penghapusan hak tanggungannya sangat cepat,” ujar Suparmi usai menyelesaikan pengajuan berkas permohonan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Semarang.

    Baca Juga…KH. Muhammad Nuh: Kami Tak Pernah Tinggalkan Palestina

    Sebelum mengurus roya, Suparmi sempat datang ke Kantah Kabupaten Semarang untuk mencari informasi terkait syarat penghapusan hak tanggungan atas sertipikatnya. Setelah memperoleh informasi dan melengkapi seluruh dokumen permohonan, barulah ia datang kembali untuk menyerahkan berkas dan memproses roya sertipikatnya.

    “Setelah berkas dinyatakan lengkap, saya hanya membayar Surat Perintah Setor (SPS) dan berkas langsung diproses dengan sangat cepat,” ungkap Suparmi.

    Kepala Kantah Kabupaten Semarang, Wahyu Setyoko, menyatakan bahwa program RALALI merupakan inovasi layanan pertanahan di Provinsi Jawa Tengah yang diinisiasi untuk mempercepat proses administrasi roya. Dengan layanan ini waktu pelayanan di loket per pemohon berkisar tiga hingga lima menit.

    Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, Kantah Kabupaten Semarang juga menyediakan jalur khusus berkarpet merah bagi pemohon tanpa kuasa. Dengan loket khusus tersebut masyarakat bisa mendapatkan layanan prioritas yang lebih cepat, nyaman, dan transparan.

    “Kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Semarang, jangan ragu, bisa langsung datang dan urus sendiri layanan pertanahannya ke Kantah” pungkas Wahyu Setyoko. (REL/BS/KSR)

  • Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pantura Jawa Terpadu, Wamen Ossy Tegaskan Tiga Dukungan Utama Kementerian ATR/BPN

    Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pantura Jawa Terpadu, Wamen Ossy Tegaskan Tiga Dukungan Utama Kementerian ATR/BPN

    Jakarta, Wartaindonesia.org – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Kementerian ATR/BPN akan mengawal dari segi tata ruang, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengadaan tanah.

    “Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya,” ujar Wamen ATR/Waka BPN dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu, di Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (04/05/2026).

    Baca Juga…Pemerintah tetapkan dua KEK baru di sektor kesehatan dan pendidikan

    Wamen Ossy menjelaskan, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah dalam proses revisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall). Penyesuaian juga akan dilakukan pada tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk yang telah disusun.

    Kementerian ATR/BPN juga siap mempercepat proses perizinan KKPR, sesuai kewenangan yang berlaku. “Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Tentunya hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” tutur Wamen Ossy.

    Baca Juga…KH. Muhammad Nuh: Kami Tak Pernah Tinggalkan Palestina

    Dalam hal pengadaan tanah, ia juga menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan penuh guna mendukung pembangunan infrastruktur tersebut. Wamen Ossy menyebut, dukungan dari Kementerian ATR/BPN tetap membutuhkan penguatan dari lintas sektor.

    “Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan _overlay_ peta dapat dilakukan secara optimal,” pungkas Wamen Ossy.

    Dalam pertemuan ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi pelaksanaan program ini.

    “Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujarnya.

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Menteri/Kepala Lembaga serta Wakil Menteri/Wakil Kepala dalam Kabinet Merah Putih; serta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah. Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam acara ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana. (REL/BS/KSR)

  • Tak Serumit yang Dibayangkan, Warga Buktikan Urus Sertipikat Tanah Sendiri Lebih Mudah

    Tak Serumit yang Dibayangkan, Warga Buktikan Urus Sertipikat Tanah Sendiri Lebih Mudah

    Kabupaten Tangerang, Wartaindonesia.org – Mengurus sertipikat tanah secara mandiri semakin menjadi pilihan masyarakat. Dengan datang langsung ke Kantor Pertanahan, masyarakat dapat mengetahui alur, persyaratan, hingga estimasi proses secara lebih transparan, sekaligus menghindari risiko penipuan jika menggunakan calo.

    Baca Juga…Pemerintah tetapkan dua KEK baru di sektor kesehatan dan pendidikan

    Pengalaman itu dirasakan oleh Zakia (48), warga dari Kabupaten Tangerang yang pernah coba menggunakan jasa calo untuk membantunya menyelesaikan urusan tanahnya. Namun, informasi yang ia peroleh justru membuat urusannya tak selesai.

    “Saya mau mengurus perbaikan nama di sertipikat lewat kuasa, tapi bermasalah. Sudah sejak tahun lalu tidak selesai. Akhirnya saya putuskan urus sendiri. Setelah saya datang langsung, ternyata dijelaskan cukup melengkapi dokumen seperti KTP dan KK, lalu mengikuti alur yang ada di loket,” ungkap Zakia saat ditemui di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

    Baca Juga…KH. Muhammad Nuh: Kami Tak Pernah Tinggalkan Palestina

    Awalnya, Zakia sempat membayangkan pelayanan yang berbelit dan harus berpindah-pindah loket. Namun setelah datang langsung, layanan yang diterima justru berbeda dari yang dibayangkan.

    “Tadinya saya agak cemas karena belum pernah urus sendiri. Tapi setelah datang, ternyata prosesnya tidak rumit, tempatnya nyaman, dan petugasnya juga komunikatif. Saya sempat berpikir harus mencari tahu sendiri alurnya, tapi justru sejak awal sudah dibantu dan diarahkan,” ujar Zakia.

    Dari hasil konsultasi dengan petugas loket di Kantor Pertanahan, Zakia mendapatkan bukan hanya kejelasan, namun juga ketenangan setelah paham proses perbaikan data tidak serumit yang diperkirakan. Seluruh informasi itu ia dapatkan hanya dengan sekali mendatangi satu loket di Kantor Pertanahan.

    Pengalaman serupa juga dirasakan oleh Febri (37), yang tengah mengurus peningkatan status sertipikat rumahnya dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM). Ia memilih mengurus sendiri karena merasa tidak memerlukan jasa perantara yang justru menambah biaya.

    Febri menuturkan, informasi terkait tahapan layanan hingga mekanisme pembayaran disampaikan secara jelas sehingga membuatnya lebih yakin untuk mengurus peningkatan status tanahnya secara mandiri. “Karena ini tanah milik saya sendiri, saya tidak perlu kuasa atau calo karena pasti ada biaya tambahan. Kebetulan saya punya waktu, jadi lebih baik urus sendiri. Pelayanannya juga bagus,” tuturnya.

    Kementerian ATR/BPN terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan pertanahan secara mandiri. Selain pada hari kerja umum, yaitu Senin-Jumat, Kementerian ATR/BPN juga sudah menyediakan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Layanan ini berlangsung pada Sabtu-Minggu yang dikhususkan bagi masyarakat mengurus urusan tanah secara mandiri. (REL/BS/KSR)

  • Kantor Pertanahan Pematangsiantar Perkuat Tata Kelola Jabatan Fungsional Lewat Konsultasi e-Jafung dengan KPPN

    Kantor Pertanahan Pematangsiantar Perkuat Tata Kelola Jabatan Fungsional Lewat Konsultasi e-Jafung dengan KPPN

    Pematangsiantar, Wartaindonesia.org — Upaya meningkatkan kualitas tata kelola administrasi terus dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar. Salah satunya melalui kegiatan konsultasi aplikasi e-Jafung bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai langkah strategis mendukung tertib administrasi pengelolaan jabatan fungsional.

    Baca Juga…AMPK Gruduk Gardenia SPA, Amiruddin: Tindak Tegas , Tutup Permanen Dan Cabut Izinya..!!!

    Kegiatan konsultasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan implementasi aplikasi e-Jafung berjalan optimal, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Demikian bunyi keterangan pers tertulis Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, Senin (4/5/2026).

    Lebih lanjut diterangkan, aplikasi tersebut berperan dalam mendukung pengelolaan data dan administrasi jabatan fungsional secara digital, sehingga dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas kinerja pegawai.

    Baca Juga…Usai Ditangkap Dan Dilepaskan, Satpol PP-WH Aceh Barat Diduga Tidak Kembalikan Baju Badut, HP, Uang Dan MP3 Milik Sibadut Jalanan

    Dalam pelaksanaannya, jajaran Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar aktif berkoordinasi dengan KPPN guna memperoleh pemahaman teknis yang lebih mendalam terkait penggunaan aplikasi. Hal ini mencakup mekanisme penginputan data, validasi dokumen, hingga sinkronisasi sistem dengan kebijakan keuangan negara.

    Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen institusi dalam membangun sistem birokrasi yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Digitalisasi administrasi dinilai menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan minim kesalahan.

    Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan Zona Integritas di lingkungan kerja. Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar menegaskan tekadnya untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang menjadi indikator penting dalam reformasi birokrasi nasional.

    Dengan mengusung semangat “Melayani, Profesional, Terpercaya”, seluruh jajaran pegawai diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Konsultasi e-Jafung ini pun diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan sistem administrasi yang tertib, transparan, dan berintegritas tinggi.

    Ke depan, Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, guna menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima dan terpercaya di tengah masyarakat. (Red/BS/KSR)

  • Beri Kuliah Umum di UNWAHAS, Menteri Nusron Ingin Ciptakan Restrukturisasi Distribusi Tanah

    Beri Kuliah Umum di UNWAHAS, Menteri Nusron Ingin Ciptakan Restrukturisasi Distribusi Tanah

    Semarang, Wartaindonesia.org – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS), Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (02/05/2026). Dalam kesempatan ini, ia menegaskan komitmennya untuk menciptakan restrukturisasi distribusi tanah guna mendorong pemerataan ekonomi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Baca Juga…Pemerintah tetapkan dua KEK baru di sektor kesehatan dan pendidikan

    “Sebelum dilantik saya dipanggil Pak Presiden untuk menciptakan restrukturisasi distribusi tanah yang lebih mengedepankan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi. Tiga kata itu kuncinya,” ujar Menteri Nusron di hadapan peserta kuliah umum yang terdiri dari 20 dosen dan 80 mahasiswa yang hadir dari berbagai fakultas di UNWAHAS.

    Ia menjelaskan, restrukturisasi distribusi tanah menjadi penting karena masih adanya ketimpangan dalam penguasaan tanah di Indonesia. Menurutnya, sebagian besar tanah masih dikuasai oleh kelompok tertentu, sehingga akses masyarakat terhadap tanah sebagai sumber ekonomi belum merata.

    Baca Juga…KH. Muhammad Nuh: Kami Tak Pernah Tinggalkan Palestina

    Mengacu pada pemikiran ekonom Hernando de Soto melalui konsep legal access, Menteri Nusron menekankan bahwa akses terhadap tanah merupakan faktor utama dalam mengentaskan kemiskinan. “Bagaimana seseorang bisa keluar dari kemiskinan jika tidak memiliki akses paling dasar, yaitu tanah,” katanya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pemerataan, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi. Karena itu, pemerintah tidak akan mematikan pelaku usaha besar, namun tetap mendorong kelompok kecil untuk berkembang.

    “Adil saja tidak cukup, merata saja tidak cukup, kalau tidak ada keberlanjutan ekonomi. Yang kecil harus menjadi besar, dan yang belum punya akses harus diberikan kesempatan,” tambahnya.

    Kuliah umum yang diikuti secara antusias oleh mahasiswa UNWAHAS ini, turut dihadiri Ketua Umum Yayasan Wahid Hasyim Semarang, Noor Achmad; Rektor Universitas Wahid Hasyim, Helmy Purwanto; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; serta Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto beserta jajaran. (REL/BS/KSR)

  • Bupati Karo Sambut Hangat Kunjungan Ketua Umum KONI Sumut: Optimalkan Potensi Atlet Bumi Turang

    Bupati Karo Sambut Hangat Kunjungan Ketua Umum KONI Sumut: Optimalkan Potensi Atlet Bumi Turang

    Warta Indonesia | Kabanjahe — Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes., didampingi Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, S.P., secara resmi menerima kunjungan kerja Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Utara, Jenderal (Purn) H. Hatunggal Siregar, pada Kamis (30/04/2026).

    Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi momentum krusial dalam mempererat sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo dengan KONI Provinsi Sumatera Utara. Fokus utama pertemuan ini adalah memperkuat kolaborasi demi menggenjot prestasi olahraga di wilayah Bumi Turang.

    Baca Juga…Al Ahli Tumbangkan Al Nassr 3-2, Rekor Unbeaten CR7 dkk Berakhir

    Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karo memaparkan bahwa Kabupaten Karo menyimpan segudang potensi atlet berbakat di berbagai cabang olahraga yang memerlukan pembinaan secara berkelanjutan serta terarah. Beliau menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk terus menyokong pembinaan atlet melalui kolaborasi lintas sektor, baik dengan KONI, pengurus cabang olahraga, maupun pemangku kepentingan lainnya.

    “Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi dalam menggali dan mengembangkan potensi atlet di Kabupaten Karo. Diperlukan pembinaan yang sistematis dan berkesinambungan agar atlet-atlet kita mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi,” ujar Bupati dengan optimis.

    Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum KONI Sumut, Jenderal (Purn) H. Hatunggal Siregar, memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi Pemkab Karo dalam memajukan dunia olahraga. Ia menggarisbawahi pentingnya pemetaan potensi atlet sejak usia dini, peningkatan kompetensi pelatih, hingga penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang representatif.

    Baca Juga…Posisi Terjepit, Timnas U17 Indonesia Wajib Taklukkan Vietnam Guna Amankan Tiket Semifinal

    Tak hanya itu, pertemuan ini juga membahas secara mendalam mengenai kesiapan kontingen Kabupaten Karo dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) 2026. Ajang bergengsi ini diharapkan menjadi panggung bagi para atlet Karo untuk membuktikan taji sekaligus menjadi batu loncatan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII yang akan digelar pada tahun 2028 mendatang.

    Melalui audiensi ini, diharapkan lahir langkah-langkah konkret dalam manajemen pembinaan olahraga di Kabupaten Karo. Target utamanya adalah melahirkan bibit-bibit juara yang mampu mengharumkan nama daerah di kancah provinsi, nasional, hingga panggung internasional.

    Pemkab Karo menegaskan akan terus menjadikan sektor olahraga sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Hal ini selaras dengan visi mewujudkan masyarakat yang sehat, tangguh, dan memiliki daya saing tinggi di masa depan.

    Kabupaten Karo selama ini dikenal sebagai “pabrik” atlet tangguh, terutama pada cabang olahraga bela diri seperti Wushu, Karate, dan Muay Thai, serta cabang atletik. Kondisi geografis dataran tinggi Karo yang sejuk sangat mendukung fisik atlet untuk memiliki stamina yang lebih prima dibandingkan daerah pesisir.

    Menyongsong Porprovsu 2026, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Karo dikabarkan tengah melakukan revitalisasi pada sejumlah fasilitas olahraga di Kabanjahe dan Berastagi. Selain fokus pada infrastruktur, peningkatan gizi dan sport science juga mulai diwacanakan untuk diterapkan guna memastikan para atlet mencapai performa puncak (peak performance) tepat saat turnamen dimulai.

    Dukungan anggaran juga menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut, di mana KONI Sumut berharap adanya sinkronisasi anggaran pembinaan antara APBD Kabupaten dan dana hibah provinsi agar program pelatihan daerah (Pelatda) dapat berjalan tanpa kendala finansial. (Akorta/Diskom)

  • Publik Tuntut Pembuktian Komitmen Pemberantasan Narkoba di Labuhanbatu: ‘Tangkap BC atau Mundur’

    Publik Tuntut Pembuktian Komitmen Pemberantasan Narkoba di Labuhanbatu: ‘Tangkap BC atau Mundur’

    Labuhanbatu, Warta Indonesia – Di tengah gencarnya kampanye perang narkoba yang digembar-gemborkan pihak kepolisian, kenyataan di lapangan berbicara lain. Seorang bandar sabu kelas kakap berinisial BC, warga Dusun IV Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, bergerak bebas layaknya warga negara paling terhormat. Padahal seluruh warga tahu dia otak utama peredaran, bahkan aparat Satnarkoba Polres Labuhanbatu dan Polsek Panai Hulu pun jelas menyadari keberadaannya. Tapi mengapa sampai hari ini dia belum juga diborgol? Ini pertanyaan memalukan yang kini menggantung di leher Kapolres Labuhanbatu.

    BC bukan sekadar penjual eceran. Dia pemegang stok, pengatur distribusi, dan penguasa pasar gelap narkoba di wilayah itu. Jaringannya terstruktur rapi, lokasi penyimpanan barang sudah diketahui publik, bahkan jam-jam transaksinya pun tidak lagi rahasia. Laporan demi laporan warga sudah ditumpuk di meja aparat, keluhan sudah disampaikan berulang kali, tapi yang ada hanya janji kosong dan alasan klasik “masih dalam penyelidikan”. Akibatnya, BC makin berani, makin besar omzetnya, dan makin banyak generasi muda yang hancur karena barang haram yang dia edarkan.

    “Ini bukan lagi soal kurang bukti, tapi soal kemauan. Semua bukti ada, saksi ada, bahkan lokasi operasinya pun terbuka lebar. Kalau aparat benar-benar mau, BC bisa ditangkap dalam hitungan jam. Tapi kenapa tidak dilakukan? Apakah dia punya tameng istimewa? Apakah ada jatah atau upeti yang membuat aparat tutup mata?” bentak seorang tokoh masyarakat yang tak mau disebut namanya.

    Baca Juga…Polemik “Damai” di Balik Nyawa Balita: Sengkarut Prosedur Hukum PT Mujur Lestari

    Yang paling menyakitkan, kondisi ini terjadi di bawah komando Kapolres Labuhanbatu yang kerap menyatakan diri paling gigih memberantas narkoba. Pidato-pidatonya lantang, operasi yang digelar heboh, tapi hasilnya hanya menangkap pengguna atau kurir kecil. Sementara otak besar seperti BC dibiarkan melenggang, seolah hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil.

    Situasi ini sudah melampaui batas kewajaran dan menimbulkan kecurigaan serius di tengah masyarakat. Publik mulai bertanya-tanya, apakah posisi Kapolres hanya sekadar simbol? Atau justru ada permainan kotor di balik kelambanan ini? Jika pemimpinnya saja tidak berani menindak pelaku utama, bagaimana mungkin jajaran di bawahnya mau bekerja bersih?

    “Kami tidak percaya Kapolres tidak tahu. Kalau benar tidak tahu, berarti dia tidak layak memimpin karena tidak menguasai wilayah hukumnya. Kalau tahu tapi diam saja, berarti dia terlibat dalam pembiaran, bahkan patut diduga ikut menikmati hasilnya. Dua-duanya sama-sama memalukan dan membuat kepercayaan publik hancur total,” tegas Ketua TEAM LIBAS Anshori Pohan, dengan nada menusuk.

    Baca Juga…KPAD Kecam Kelalaian PT Mujur Lestari: “Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Vendor

    Ia menambahkan bahwa membiarkan bandar beroperasi sama saja dengan membunuh masa depan anak bangsa secara perlahan. Narkoba telah merusak ekonomi keluarga, memicu kejahatan lain, dan menjadikan pemuda yang seharusnya menjadi penerus bangsa justru menjadi beban masyarakat. Jika aparat yang diberi tugas melindungi justru menjadi penonton, maka untuk apa kita membayar pajak dan menghormati institusi kepolisian?

    Berbekal fakta dan data yang ada, masyarakat bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar ultimatum keras kepada Kapolres Labuhanbatu. Mereka menuntut agar dalam waktu paling delay satu minggu ke depan, ada tindakan nyata: penangkapan BC, pembongkaran jaringannya, serta pengusutan siapa saja pihak yang diduga melindunginya.

    “Jangan lagi beri kami janji manis atau alasan teknis yang tak masuk akal. Kami sudah bosan. Kalau sampai batas waktu yang kami tentukan tidak ada hasil, maka kami akan turun ke jalan, kami akan laporkan ke pimpinan yang lebih tinggi, bahkan kami akan bawa kasus ini ke ranah hukum internasional. Kami buktikan bahwa di Labuhanbatu masih ada masyarakat yang berani menuntut keadilan, meski aparatnya tak berani bertindak,” pungkas Anshori dengan tegas.

    Ingat Pak Kapolres, jabatan itu amanah, bukan hak milik. Komitmen itu harus dibuktikan dengan tindakan, bukan hanya dengan kata-kata. Jika tidak sanggup, lebih baik undurkan diri secara terhormat sebelum ditarik paksa oleh suara rakyat yang makin keras menuntut keadilan.

  • Raker MUI, Nusron Wahid Tekankan Keseimbangan Sistem Penanggulangan Bencana

    Raker MUI, Nusron Wahid Tekankan Keseimbangan Sistem Penanggulangan Bencana

     

    Cikeas, Wartaindonesia.org – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Kerja (Raker) Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (LAK-PB MUI) pada Jumat (01/05/2026). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menyoroti pentingnya keseimbangan dalam perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia.

    Baca Juga…AMPK Gruduk Gardenia SPA, Amiruddin: Tindak Tegas , Tutup Permanen Dan Cabut Izinya..!!!

    “Karena kalau kita perencanaannya kuat, implementasinya tidak kuat, dananya tidak kuat, nanti juga dampaknya tidak mungkin bisa terlaksana dengan baik,” ujar Menteri Nusron di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Jawa Barat.

    Sejalan dengan tema Raker, yaitu “Membangun Sistem Penanggulangan Bencana: Sinergi, Cepat, dan Tangguh”, Menteri Nusron menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Untuk membuat sistem penanggulangan bencana yang tangguh, ia juga mendorong agar setiap lembaga bekerja sesuai fokus dan keunggulannya masing-masing

    Baca Juga…Pemerintah tetapkan dua KEK baru di sektor kesehatan dan pendidikan

    “Dalam hal penanggulangan bencana adalah terlebih dahulu selain perencanaan ini adalah pertama saya minta pelatihan SDM,” ucap Menteri ATR/Kepala BPN.

    Di hadapan para Pengurus MUI, Menteri Nusron yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana, menjelaskan tahapan penanganan bencana secara garis besar. “Kalau kita lihat bencana itu kan ada tahap-tahapnya, pertama evakuasi, kedua tanggap darurat dan ketiga adalah recovery dan rehabilitasi,” ungkapnya.

    Melihat kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan rawan bencana, Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menyadari betapa pentingnya membangun sistem penanggulan bencana. “Seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini jalur cincin api pasifiknya begitu sangat kental sekali. Karena itu kenapa Indonesia bencana tinggi,” pungkasnya.

    Untuk itu, dengan dukungan Kementerian ATR/BPN, lembaga keagamaan ini berharap dapat berkontribusi mempermudah penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah. Terutama, dalam hal penanggulangan bencana banjir, longsor, cuaca ekstrem, dan bencana geologi seperti tsunami.

    Usai pembahasan materi selesai, di akhir Raker kali ini, dilakukan penyerahan atribut dari Ketua Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana MUI, Hasan Basri Sagala, kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Hadir dalam Raker ini, Bendahara Umum MUI, Misbahul Ulum, beserta jajaran Pengurus MUI lainnya. (REL/BS/KSR)

  • Pelantikan HMPS IAT 2026–2027: Sinergi Baru Menuju Prestasi

    Pelantikan HMPS IAT 2026–2027: Sinergi Baru Menuju Prestasi

    MEDAN – Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam (FUSI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan melaksanakan pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (HMPS IAT) periode 2026–2027 di Gelanggang Mahasiswa Kampus I UIN Sutomo. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam estafet kepemimpinan mahasiswa di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam.

    Acara diawali dengan penampilan tim hadroh yang melantunkan selawat, menghadirkan suasana religius sekaligus menyambut kehadiran dekan, ketua program studi, serta jajaran pimpinan fakultas dan jurusan. Nuansa spiritual yang tercipta selaras dengan karakter keilmuan Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.

    Baca Juga…AMPK Gruduk Gardenia SPA, Amiruddin: Tindak Tegas , Tutup Permanen Dan Cabut Izinya..!!!

    Dalam sambutannya, Dekan FUSI, Dr. Maraimbang Daulay, M.A., menyampaikan apresiasi serta harapan kepada kepengurusan baru.
    “Saya berharap HMPS IAT periode ini mampu menghadirkan program-program inovatif yang tidak hanya berdampak di internal kampus, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Jaga nama baik fakultas dan terus berprestasi,” ujarnya.Pelantikan HMPS IAT 2026–2027: Sinergi Baru Menuju Prestasi

    Hal senada disampaikan Ketua Program Studi IAT, Dr. Alidarta, M.A., yang menekankan pentingnya amanah dalam berorganisasi.
    “Jabatan ini bukan sekadar posisi, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jadikan organisasi ini sebagai ruang belajar dan pengabdian,” katanya.

    Baca Juga…Pelantikan Pemuda Muhammadiyah Labuhanbatu periode 2023-2027 Sukses

    Muhammad Rasyid Batubara, M.Ag., turut memberikan motivasi kepada para pengurus baru.
    “Organisasi mahasiswa harus menjadi tempat lahirnya gagasan besar. Jangan hanya aktif secara struktural, tetapi juga harus produktif secara intelektual dan mampu menjawab tantangan zaman,” tuturnya.

    Momen haru mewarnai prosesi pelantikan saat Ketua Demisioner HMPS IAT, Asril Hanapi Hasibuan, S.Ag., menyampaikan sambutan perpisahan.
    “Terima kasih atas kebersamaan dan kerja sama selama ini. Saya berharap kepengurusan yang baru dapat melanjutkan bahkan melampaui capaian yang telah diraih sebelumnya,” ungkapnya.

    Estafet kepemimpinan kemudian dilanjutkan kepada ketua terpilih Gunawan Safril Pasaribu dalam pidato perdananya menyatakan komitmen untuk membawa perubahan positif melalui kolaborasi yang konstruktif.Pelantikan HMPS IAT 2026–2027: Sinergi Baru Menuju Prestasi

    Keberhasilan kegiatan ini juga didukung oleh peran aktif Muhammad Fakih Hasibuan, M.Ag., yang turut mengawal proses persiapan hingga pelaksanaan, sehingga acara berjalan tertib dan lancar.

    Pelantikan ditutup dengan sesi foto bersama antara pengurus baru dan jajaran pimpinan, serta prosesi simbolis serah terima jabatan yang disaksikan oleh dosen dan tamu undangan.

    Dengan dilantiknya kepengurusan baru, HMPS IAT diharapkan mampu menjalankan amanah dengan baik serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan akademik dan organisasi mahasiswa.

  • Peringatan Hari Kartini di Kementerian ATR/BPN, Perempuan Jadi Penggerak Layanan Pertanahan dan Tata Ruang

    Peringatan Hari Kartini di Kementerian ATR/BPN, Perempuan Jadi Penggerak Layanan Pertanahan dan Tata Ruang

     

    Jakarta, Wartaindonesia.org – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan acara Peringatan Hari Kartini, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (30/04/2026). Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyebut peran perempuan dalam sektor pertanahan dan tata ruang terus menunjukkan kontribusi yang signifikan.

    Baca Juga…Pemerintah tetapkan dua KEK baru di sektor kesehatan dan pendidikan

    “Perempuan di Kementerian ATR/BPN bukan sekadar partisipan atau pegawai biasa, melainkan memiliki peran strategis sebagai penggerak pertanahan dan tata ruang,” ujar Sekjen ATR/BPN.

    Peran ini mencerminkan kontribusi vital perempuan dalam pelayanan publik serta pengelolaan pertanahan yang inklusif. Di saat yang sama, perempuan juga berperan sebagai pemersatu keberagaman yang dapat memperkuat persatuan dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang adil dan berkelanjutan.

    Baca Juga…KH. Muhammad Nuh: Kami Tak Pernah Tinggalkan Palestina

    Saat ini, representasi perempuan di ATR/BPN mencapai 45% atau sebanyak 15.084 dari total 33.751 pegawai. Dari jumlah tersebut, 28% perempuan menduduki jabatan struktural (3.918 pegawai), sedangkan 47% lainnya berada pada jabatan pelaksana (sekitar 29.833 pegawai).

    “Fondasi perempuan kita sangat kuat, yakni 47%. Namun, ruang untuk bertumbuh ke posisi kepemimpinan yang saat ini berada di angka 28% menjadi tantangan sekaligus peluang dalam perjuangan emansipasi ke depan,” tutur Dalu Agung Darmawan.

    Dalam acara Peringatan Hari Kartini tahun 2026 yang diinisiasi oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kementerian ATR/BPN ini, Dalu Agung Darmawan mengingatkan agar seluruh jajaran, termasuk jajaran perempuan senantiasa menjaga kesehatan jasmani dan rohani. “Untuk menjadi penggerak pertanahan dan tata ruang, perempuan harus menjaga kesehatan sebagai fondasi utama,” pungkasnya.

    Untuk mendukung terwujudnya kesehatan jajaran, Sekretaris Dewan KORPRI Kementerian ATR/BPN, Hari Susiyanto melaporkan bahwa dalam kesempatan ini diadakan sosialisasi penyakit menular serta kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Di samping itu, tersedia juga layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan vaksinasi bagi peserta acara yang sudah mendaftar.

    Acara yang mengangkat tema “Perempuan sebagai Entitas Penjaga Peradaban dan Pemersatu Bangsa” ini ikuti oleh 107 jajaran perempuan Kementerian ATR/BPN. Sejalan dengan tema tersebut, Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Hariyadi Wibowo mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, terutama bagi para perempuan yang punya peran penting dalam keberlangsungan generasi penerus. “Perempuan tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental agar dapat dikatakan sehat secara utuh,” pungkasnya.

    Peserta yang hadir dalam Peringatan Hari Kartini ini merupakan gabungan jajaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN, serta sejumlah pegawai dari Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. Turut hadir, Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi; Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo; serta Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT, dan Mitra Kerja, Ana Anida. (REL/BS/KSR)

  • Ingin Lulus Cum Laude dan Jago Ngaji? Bergabunglah di Asrama Adilatul Farabi Medan

    Ingin Lulus Cum Laude dan Jago Ngaji? Bergabunglah di Asrama Adilatul Farabi Medan

    MEDAN, WARTA INDONESIA – Dilema antara fokus mengejar prestasi akademik di kampus atau memperdalam ilmu agama di pesantren seringkali menghantui para mahasiswa baru. Namun, bagi Anda yang berkuliah di Medan, dilema tersebut kini memiliki solusi konkret melalui Asrama Adilatul Farabi.

    Mengusung visi besar untuk mencetak generasi yang cerdas secara intelektual sekaligus matang secara spiritual, Asrama Adilatul Farabi resmi membuka Penerimaan Mahasantri Baru (PMB) untuk Tahun Ajaran 2026-2027. Di sini, konsep “Kuliah Sambil Nyantri” bukan sekadar jargon, melainkan sistem pendidikan yang terintegrasi.

    Baca Juga…PUSLITPEN LP2M UINSU MEDAN : Monitoring dan Evaluasi Akhir Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

    Salah satu tantangan terbesar mahasiswa adalah menjaga konsistensi nilai IPK. Menyadari hal ini, Asrama Adilatul Farabi menyediakan pembinaan akademik khusus, mulai dari kelas penelitian hingga bimbingan Karya Tulis Ilmiah (KTI). Tujuannya jelas: memastikan setiap mahasantri memiliki daya saing tinggi di ruang kelas kampus mereka masing-masing.

    Namun, prestasi duniawi tidak dibiarkan berjalan sendiri. Asrama ini juga menanamkan pondasi akhirat yang kuat melalui program:

    Berlokasi di Jl. Besar Perhubungan Laut Dendang, asrama ini berada di titik nadi pendidikan Sumatera Utara. Letaknya yang sangat dekat dengan kampus-kampus besar seperti UINSU, UNIMED, UMA, ITSI, hingga MAN 2 Model, menjadikannya hunian paling strategis bagi mahasiswa yang ingin efisiensi waktu dan tenaga.

    Fasilitas yang disediakan pun sangat menunjang produktivitas, meliputi kamar yang nyaman (pilihan AC/Kipas Angin), koneksi WiFi untuk keperluan tugas, hingga ruang belajar yang dilengkapi printer dan papan tulis.

    Informasi Biaya dan Pendaftaran

    Sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan, biaya di Asrama Adilatul Farabi dirancang tetap terjangkau dan fleksibel:

    • Iuran Tahunan: Rp3.500.000 (Dapat dicicil 3 kali).

    • Biaya Bulanan: Rp700.000 untuk makan 3x sehari dan Rp100.000 untuk biaya operasional (listrik, air, wifi).

    Jadwal Gelombang Pendaftaran:

    1. Gelombang I: Maret – Mei 2026

    2. Gelombang II: Juni – Juli 2026

    3. Gelombang III: Juli – September 2026

    Di tengah gempuran distraksi digital dan gaya hidup urban yang serba cepat, lingkungan asrama memberikan “pagar” sosial yang positif. Mahasantri tidak hanya dididik menjadi pintar, tapi juga dibiasakan hidup disiplin dan berorganisasi. Kemampuan manajemen waktu yang terbentuk selama di asrama akan menjadi modal berharga saat mereka terjun ke dunia kerja nantinya.

    Lulus dengan predikat Cum Laude adalah kebanggaan, namun lulus dengan bekal ilmu agama yang mumpuni adalah kemuliaan. Di Asrama Adilatul Farabi, kedua hal tersebut bisa diraih dalam satu langkah.

    Segera Daftarkan Diri Anda!

    Kuota mahasantri terbatas untuk menjaga kualitas pembinaan. Untuk informasi lebih lanjut dan proses registrasi, silakan hubungi:

    • Ustadz Kholiq: 0822 6763 4289

    • Ustadz Yasril: 0853 6179 6003

    • Ustadzah Diah: 0812 6073 1831

  • Kolaborasi Tiga Lembaga, Optimalkan Kerja Sama di Sembilan Program Prioritas Kementerian ATR/BPN

    Kolaborasi Tiga Lembaga, Optimalkan Kerja Sama di Sembilan Program Prioritas Kementerian ATR/BPN

    Makassar, Wartaindonesia.org – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengoptimalkan kerja sama dalam sembilan program optimalisasi kerja sama dengan pemerintah daerah.

    Kolaborasi dilakukan sebagai upaya mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan sekaligus meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini untuk pertama kalinya coba dijalankan di Provinsi Sulawesi Selatan.

    Baca Juga…Pemerintah tetapkan dua KEK baru di sektor kesehatan dan pendidikan

    “Kita datang ke sini sama-sama memiliki komitmen untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan yang ada di Sulawesi Selatan,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah usai Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Rabu (29/04/2026).

    Andi Tenri Abeng menjelaskan, saat ini pihaknya masih akan melakukan pendalaman terhadap berbagai persoalan di Sulawesi Selatan yang ada agar langkah penyelesaian dapat dilakukan secara tepat. “Kami dari Kementerian ATR/BPN sangat senang dengan kolaborasi ini dan berharap kegiatan ini bisa diimplementasikan sampai dengan daerah dan tercapai sesuai dengan tujuan yang kita inginkan,” ucapnya.

    Baca Juga…KH. Muhammad Nuh: Kami Tak Pernah Tinggalkan Palestina

    Dari pihak KPK, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, Edi Suryanto, menegaskan bahwa kolaborasi ini berfokus pada peningkatan pelayanan publik yang mencakup tiga aspek utama, yakni layanan pertanahan, pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah.

    Menurutnya, pendampingan yang dilakukan KPK bertujuan untuk mencegah potensi tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan pendapatan daerah. “Tujuan utamanya adalah mencegah tindak pidana korupsinya,” ujarnya.

    Ia menilai, sertipikasi aset tanah pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk mengamankan aset, baik secara fisik, hukum, maupun administrasi. Setelah itu, pemanfaatan aset dapat dioptimalkan untuk mendukung pendapatan daerah. “Yang paling utama adalah aset pemerintah daerah aman dan benar-benar menjadi milik dalam penguasaan mau fisik, hukum, dan administrasi oleh pemerintah daerah,” terang Edi Suryanto.

    Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, juga menyambut baik kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN dan KPK. Dari segi jumlah bidang tanah, di provinsinya terdata ada sekitar 26 ribu bidang tanah yang belum bersertipikat. “Kami ini sebenarnya memang ada sekitar 26 ribu ya bidang yang memang dengan berbagai persoalan-persoalan di dalamnya, inilah yang kita bahas bersama,” ungkapnya.

    Ia menyadari bahwa sertipikat tanah berpotensi menyumbang peningkatan pendapatan daerah, terutama dari aset-aset strategis. “Ini juga terkait dengan 70% potensial pendapatan daerah yang kemungkinan nanti akan menjadi dasar-dasar untuk menjadi objek pendapatan bagi daerah,” tutur Gubernur Sulawesi Selatan.

    Sebagai informasi, sembilan program strategis yang menjadi fokus kerja sama kali ini di antaranya, integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS), serta sensus pertanahan berbasis geospasial.

    Fokus berikutnya ditekankan terkait integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B/LP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah. (REL/BS/KSR)

  • Kelola Keuangan dengan Cash Management System, Sekjen ATR/BPN: Tingkatkan Transparansi dan Pengawasan Keuangan

    Kelola Keuangan dengan Cash Management System, Sekjen ATR/BPN: Tingkatkan Transparansi dan Pengawasan Keuangan

    Baca Juga…Pemerintah tetapkan dua KEK baru di sektor kesehatan dan pendidikan

    Jakarta, Wartaindonesia.org – Transparansi dan perbaikan tata kelola keuangan negara terus diupayakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam kegiatan Apresiasi Pengelolaan Cashless dan Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang diadakan pada Rabu (29/04/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyebut dalam tiga tahun terakhir, pengelolaan kas kementerian sudah menggunakan Cash Management System.

    “Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan negara, menerapkan transaksi digital secara real time, mampu meminimalkan praktik korupsi dan mempermudah pengawasan oleh pimpinan dan auditor secara akuntabel dan berintegritas,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam sambutannya di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta

    Baca Juga…KH. Muhammad Nuh: Kami Tak Pernah Tinggalkan Palestina

    CMS sendiri merupakan sistem yang menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, hingga fasilitas-fasilitas lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara real time online. Ketentuan penggunaan CMS ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 183 Tahun 2019 perihal Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.

    Dalu Agung Darmawan menjelaskan, peraturan ini mendorong bendahara satuan kerja (Sekjen) ATR/BPN untuk memanfaatkan sistem pembayaran/penyetoran nontunai (cashless). Dengan penggunaan CMS, ditargetkan bisa memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas negara.

    “Secara keseluruhan, pengelolaan penggunaan CMS telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Harapannya di tahun 2026 capaian penggunaan transaksi menggunakan CMS dapat ditingkatkan secara optimal. Apalagi pada 2025 Kementerian ATR/BPN telah meraih peringkat 1 untuk kategori penggunaan CMS K/L dengan jumlah virtual account lebih dari 500 rekening,” ujar Dalu Agung Darmawan.

    Dalam kegiatan ini, juga berlangsung penyerahan penghargaan kepada Satker ATR/BPN, mulai dari pusat hingga jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang telah menggunakan CMS terbanyak dan penerimaan PNBP.

    Kategori tersebut mulai dari Satker dengan persentase penggunaan CMS tertinggi pada rekening Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI); hingga Satker dengan capaian target PNBP terbaik, kategori target PNBP besar, target PNBP sedang, dan target PNBP kecil.

    Pada kesempatan ini, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Kartika Sari, melaporkan terkait proses implementasi CMS di Kementerian ATR/BPN. Ia juga menjelaskan bahwa optimalisasi CMS menjadi salah satu strategi implementasi non tunai secara menyeluruh yang bisa meningkatkan PNBP sebagai salah satu kontribusi kepada negara.

    “Kegiatan pengelolaan CMS ini ditujukan untuk memitigasi potensi temuan BPK berulang, pengelolaan APBN dan PNBP juga sebagai upaya peningkatan kepatuhan terhadap regulasi penggunaan pembayaran non tunai,” ujar Kartika Sari.

    Adapun kegiatan ini diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi penerima penghargaan, serta perwakilan penerima penghargaan dari Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan mitra kerja, seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan BSI. (REL/BS/KSR)

  • Menteri ATR/Kepala BPN Lantik 84 Pejabat Administrator, Bentuk Reformasi SDM dan Rotasi Jabatan

    Menteri ATR/Kepala BPN Lantik 84 Pejabat Administrator, Bentuk Reformasi SDM dan Rotasi Jabatan

    Jakarta, Wartaindonesia.org – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik 85 pejabat yang terdiri dari 84 Pejabat Administrator dan 1 Pejabat Fungsional pada Rabu (29/04/2026).

    Baca Juga…AMPK Gruduk Gardenia SPA, Amiruddin: Tindak Tegas , Tutup Permanen Dan Cabut Izinya..!!!

    Pelantikan yang diadakan serentak dari Kantor Pusat dan Kantor Wilayah di seluruh Indonesia ini, merupakan bentuk meritokrasi yang terus dilakukan dalam tubuh Kementerian ATR/BPN.

    “Pelantikan ini merupakan bagian dari proses penataan sumber daya manusia (SDM) yang terus kita lakukan. Ini hal yang biasa dalam organisasi karena ada yang pensiun, ada jabatan yang kosong, dan ada yang memang sudah saatnya berpindah,” ujar Nusron Wahid, dalam pelantikan yang berlangsung secara daring dan luring di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

    Baca Juga…Pemerintah tetapkan dua KEK baru di sektor kesehatan dan pendidikan

    Menteri Nusron menjelaskan, reformasi SDM dijalankan melalui tiga pendekatan utama, yaitu tour of duty (rotasi jabatan), tour of area (rotasi wilayah penugasan), dan tour of time (pembatasan masa jabatan). Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan penyegaran organisasi.

    “Kalau bisa di tempat yang sama tidak boleh lebih dari dua tahun, terutama para Kepala Kantor. Ini penting untuk menjaga dinamika organisasi sekaligus memastikan meritokrasi berjalan dengan baik,” tegas Menteri Nusron.

    Menurut Menteri Nusron, pengalaman lintas wilayah bagi seluruh jajaran ATR/BPN penting agar memiliki perspektif yang utuh dalam menjalankan tugas. Setiap pegawai didorong untuk pernah bertugas di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia guna memperkuat kapasitas dan pemerataan pengalaman kerja.

    Menteri ATR/Kepala BPN lantas mengingatkan seluruh jajaran termasuk para pejabat terlantik untuk tidak terjebak dalam zona nyaman. Rotasi, menurutnya, merupakan keniscayaan dalam organisasi yang dinamis dan harus disikapi sebagai bagian dari pengembangan karier.

    Turut hadir pada pelantikan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (REL/BS/KSR)

  • Simak Tips untuk Menjaga Tanah agar Tidak Diserobot Orang Lain

    Simak Tips untuk Menjaga Tanah agar Tidak Diserobot Orang Lain

    Jakarta, Wartaindonesia.org – Masyarakat perlu lebih waspada dan proaktif dalam menjaga aset tanah agar terhindar dari risiko penyerobotan. Selain menjaga secara fisik, penguatan aspek legalitas menjadi kunci utama untuk melindungi hak kepemilikan tanah.

    Baca Juga…Pemerintah tetapkan dua KEK baru di sektor kesehatan dan pendidikan

    “Biar tanah tidak diserobot orang, yang paling penting adalah memastikan batas tanah jelas dan memiliki sertipikat sebagai bukti hukum yang kuat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Shamy Ardian, dalam keterangannya pada Rabu (29/04/2026).

    Idealnya, tanda batas tanah yang dipasang masyarakat itu menggunakan tanda batas permanen, seperti beton, kayu, atau besi. Selain itu, pelibatan pemilik tanah yang berbatasan saat penentuan batas juga penting untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

    Baca Juga…KH. Muhammad Nuh: Kami Tak Pernah Tinggalkan Palestina

    “Kalau batas tanah tidak jelas, ini yang sering memicu konflik. Maka pemasangan patok dan kesepakatan dengan tetangga menjadi langkah dasar yang tidak boleh diabaikan,” jelas Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN.

    Selain batas fisik, kepemilikan sertipikat tanah menjadi faktor krusial dalam melindungi aset. Sertipikat yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN menjadi bukti hukum yang sah dan memiliki kekuatan dalam menghadapi potensi sengketa.

    Shamy Ardian mengingatkan masyarakat untuk tidak membiarkan tanah dalam kondisi kosong tanpa pengawasan. Tanah yang tidak terurus cenderung lebih rentan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. “Tanah yang dibiarkan kosong tanpa tanda atau aktivitas sering menjadi sasaran. Minimal dilakukan pengecekan atau pemeliharaan secara berkala,” imbaunya.

    Apabila terdapat indikasi penyerobotan atau sengketa, masyarakat diminta segera melapor ke Kantor Pertanahan setempat atau aparat desa agar dapat ditangani sejak dini. “Jangan menunggu masalah besar. Kalau ada indikasi sengketa, segera laporkan supaya bisa ditangani lebih cepat,” pungkas Shamy Ardian.

    Terakhir, masyarakat disarankan untuk menyimpan dokumen pertanahan dengan tertib, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Hal ini penting untuk memudahkan pembuktian apabila terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Dengan mengikuti langkah tersebut, tanah masyarakat diharapkan dapat terlindungi secara optimal, baik dari sisi fisik maupun hukum sehingga risiko penyerobotan dapat diminimalkan. (REL/BS/KSR)