MEDAN, WARTA INDONESIA — Aliansi Mahasiswa Nusantara (ALMANTRA) menggelar aksi unjuk rasa damai di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kamis, 12 November 2026. Massa aksi menuntut kepolisian mengusut tuntas dugaan peredaran gelap narkotika di Kecamatan Wampu dan Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.
Dalam aksi yang dimulai pukul 13.30 WIB tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan delapan poin tuntutan kepada pimpinan Polda Sumatera Utara.
Presidium ALMANTRA, Bayu Setyawan, meminta Kepala Polda Sumatera Utara mendesak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, dan menyeluruh. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membongkar dugaan jaringan peredaran gelap narkotika di wilayah Wampu dan Stabat.
Bayu menguraikan, mahasiswa mendesak kepolisian memverifikasi laporan masyarakat mengenai keberadaan empat lokasi yang disinyalir menjadi pusat transaksi barang haram tersebut. Polisi diminta menindak tegas seluruh pihak yang terbukti terlibat, mulai dari pemasok, bandar, pengedar, hingga perantara.
Selain itu, ALMANTRA mendorong Polda Sumatera Utara mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dan pengawasan oleh Polres Langkat serta Polsek Stabat. Menurut Bayu, evaluasi objektif dan penindakan hukum harus dilakukan apabila ditemukan indikasi awal keterlibatan oknum aparat yang melindungi atau membiarkan tindak pidana tersebut.
Massa aksi juga meminta transparansi perkembangan penanganan pengaduan ini. Mahasiswa mendesak Polda Sumatera Utara memberikan laporan tindak lanjut secara tertulis kepada perwakilan aliansi sesuai dengan batasan hukum dan prosedur penyidikan yang berlaku.
Sebagai penutup tuntutan, ALMANTRA mendesak Kapolres Langkat, Kasat Narkoba Polres Langkat, dan Kapolsek Stabat untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila terbukti tidak mampu memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah hukum mereka.
Kabupaten Langkat merupakan salah satu wilayah strategis di Sumatera Utara yang berada di jalur lintas timur Sumatera. Letak geografis ini dinilai menjadikan daerah tersebut rentan dijadikan perlintasan maupun pusat distribusi narkotika. Berdasarkan penelusuran berbagai lembaga penggiat anti-narkoba, maraknya titik distribusi terselubung di kawasan perdesaan dan pinggiran kota berdampak langsung pada peningkatan gangguan keamanan serta menurunkan produktivitas kelompok usia muda di wilayah setempat.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat dan pelapor berhak memperoleh Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari aparat kepolisian. Di sisi lain, atas dugaan pelanggaran kode etik atau pengatasan hukum oleh oknum kepolisian, Pengawasan Internal Polri (Itwasda dan Propam) memiliki kewenangan melangsungkan audit investigatif secara berjenjang guna memastikan akuntabilitas proses penegakan hukum.
