Scroll untuk baca artikel
#
PemerintahPolitik

Dua Kepala Daerah Terjerat Korupsi Dalam Sepekan, Senator M. Nuh Prihatin Dan Soroti Tingginya Biaya Politik.

46
×

Dua Kepala Daerah Terjerat Korupsi Dalam Sepekan, Senator M. Nuh Prihatin Dan Soroti Tingginya Biaya Politik.

Sebarkan artikel ini

JAKARTA, Wartaindonesia.org – Dalam rentang waktu satu pekan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencokok dua kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT). Gubernur Riau Abdul Wahid ditangkap KPK pada Senin, 3 November 2025. Berselang empat hari, tepatnya pada Hari Jumat, 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko.

Hal ini menarik perhatian Anggota DPD RI, KH Muhammad Nuh MSP. Senator asal Provinsi Sumatera Utara ini mengaku prihatin dengan masih merajalelanya kasus korupsi di daerah. “Ya, ini sangat memprihatinkan kita,” kata Muhammad Nuh kepada wartawan, Senin (10/11/2025).

Menurut Nuh, untuk mencegah terjadinya korupsi terutama di tingkat kepala daerah, salah satu yang harus segera dilakukan adalah mengevaluasi pelaksanaan Pilkada selama ini. Terutama terkait pembiayaan politik.

Dia menilai, besarnya ongkos politik untuk memenangkan kontestasi inilah yang mendorong calon melakukan korupsi ketika terpilih untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. “Inikan di antaranya karena political cost yang tinggi, sehingga orang berusaha untuk menutupinya kembali. Jadi kalau ada kepala daerah yang terpilih, biasanya orang tanya habis berapa? Karena ukurannya adalah dana yang dibagikan,” ujar Nuh.

Di samping perlu perbaikan regulasi terutama untuk membuat Pilkada berbiaya rendah, menurut Ketua Persis Sumatera Utara ini, ada hal lain yang tidak kalah penting. Yaitu memperbaiki mental para calon, dan terutama juga adalah kelompok pemilih.

“Karena masyarakat sendiri cenderung memilih calon yang memberikan amplop. Padahal dengan menerima money politic, sama saja masyarakat mendorong para calon untuk korupsi ketika menjabat,” jelasnya.

Di satu sisi, kata Nuh, masyarakat tidak suka dengan korupsi. Tapi di sisi lain, masyarakat mau menikmati hal yang bisa mendukung dan mendorong terjadinya korupsi dengan memilih calon karena uang.

READ  Senator M. Nuh Apresiasi Keseriusan Gubsu dalam Perbaikan Jalan di Sipiongot

“Jadi untuk mencegah terjadinya korupsi, butuh perbaikan sistem secara mendasar dari pejabatnya, dari regulasinya, dan yang tidak kalah penting juga dari masyarakatnya,” pungkas Nuh. (red)