WARTA INDONESIA, DELI SERDANG — Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam membatalkan tindakan penyitaan barang bukti yang dilakukan Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera terhadap armada truk dan muatan ratusan batang kayu milik seorang sopir, HS Bancin. Kuasa hukum pemohon, Ramces Pandiangan, mendesak Balai Gakkum Kehutanan Sumatera mematuhi amar putusan majelis hakim dan segera mengembalikan seluruh barang yang disita.
Hakim Tunggal Ade Zulfina Sari mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan HS Bancin dalam persidangan yang digelar di PN Lubuk Pakam, Jumat, 13 November 2026. Dalam putusannya, hakim menyatakan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita.17/PPNS/GAKKUMHUT.7-SWI/GKM.5.4/B/07/2026 tertanggal 23 Juli 2026 tidak sah dan cacat hukum.
“Memerintahkan Termohon untuk tunduk pada putusan praperadilan serta melaksanakan akibat hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas tindakan penyitaan yang dinyatakan tidak sah tersebut,” kata Hakim Ade saat membacakan amar putusan.
Pengadilan memerintahkan penyidik Balai Gakkum Kehutanan Sumatera menyerahkan kembali satu unit truk bernomor polisi BK 8732 ET, kayu berbagai jenis dan ukuran sebanyak 598 batang (setara 25,5283 meter kubik), serta satu unit telepon seluler merek OPPO Reno kepada HS Bancin. Sementara itu, permohonan selebihnya ditolak dan biaya perkara ditetapkan nihil.
Ramces Pandiangan menegaskan putusan praperadilan bersifat final dan mengikat (final and binding). Ia mengingatkan Balai Gakkum Kehutanan Sumatera agar tidak menunda kewajiban eksekusi maupun membuat penafsiran hukum sendiri di luar putusan hakim.
“Balai Gakkum Kehutanan Sumatera harus mematuhi dan menindaklanjuti putusan dimaksud. Jangan pernah menafsirkan putusan dari pengadilan,” ujar Ramces kepada media usai persidangan. “Segera hormati putusan pengadilan, segera kembalikan barang bukti yang disita.”
Perwakilan Balai Gakkum Kehutanan Sumatera yang menghadiri persidangan enggan memberikan penjelasan terkait langkah hukum atau jadwal pengembalian barang bukti tersebut usai persidangan usai.
Kasus ini bermula saat HS Bancin mengemudikan truk bermuatan kayu yang diangkut dari wilayah Aceh menuju Kota Binjai, Sumatera Utara. Pada 23 Juli 2026, petugas Balai Gakkum Kehutanan menghentikan laju kendaraan tersebut di kawasan Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Petugas menduga pengangkutan kayu tersebut bermasalah dalam kelengkapan dokumen Penatausahaan Hasil Kayu (PUHH) sebagaimana diatur dalam regulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Tindakan petugas yang langsung menyita armada dan kayu tersebut lantas digugat melalui jalur praperadilan oleh pihak kuasa hukum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penggeledahan maupun penyitaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wajib memenuhi legalitas formal, termasuk mengantongi izin atau persetujuan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
Abainya penyidik terhadap pemenuhan syarat formal penyitaan dalam regulasi kehehutanan kerap menjadi poin krusial yang menguji keabsahan penindakan di tingkat praperadilan.
Dengan dibacakannya putusan ini, penguasaan Balai Gakkum Kehutanan Sumatera atas barang bukti tersebut secara hukum telah gugur. Penundaan penyerahan barang sitaan berpotensi menimbulkan kerugian material bagi pemilik barang maupun armada angkutan logistik tersebut.
