TANJUNG MULIA, KAMPUNG RAKYAT — Warga di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, menyampaikan aspirasi serta keresahan mendalam terkait dugaan praktik niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal. Berdasarkan informasi di lapangan, aktivitas tersebut diduga dilakukan oleh RM alias Romi, seorang warga yang berdomisili di Jalan Lingkar, Desa Tanjung Medan. Praktik ini dinilai sangat merugikan masyarakat luas, khususnya warga kecil yang semestinya berhak menikmati BBM bersubsidi dari pemerintah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas penimbunan dan transaksi minyak subsidi di Desa Tanjung Mulia ini diduga marak menggunakan jerigen dan drum berukuran besar tanpa pengawasan resmi. Modus yang dijalankan mencakup penjualan secara eceran per jerigen kepada masyarakat dengan menetapkan harga yang jauh lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Penggunaan wadah penampung non-standar di lingkungan pemukiman tidak hanya memicu kekhawatiran warga terhadap ancaman bahaya kebakaran, tetapi juga memberatkan beban ekonomi masyarakat sekitar.
Tindakan penyalahgunaan pengangkutan, penimbunan, dan/atau niaga bahan bakar minyak, gas bumi, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah merupakan pelanggaran hukum berat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dijerat dengan sanksi pidana penjara serta denda yang besar.
”Kami sangat resah dengan adanya dugaan aktivitas ilegal ini. Minyak subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil di Desa Tanjung Mulia malah disalahgunakan demi keuntungan pribadi, bahkan dijual dengan harga tinggi per jerigennya,” ujar salah satu warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Masyarakat mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya jajaran Polsek Kampung Rakyat dan Polres Labuhanbatu Selatan, untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam, memeriksa perizinan usaha terkait, serta menindak tegas para pelaku tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi dan meminta tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait, termasuk RM alias Romi, guna memenuhi prinsip perimbangan pemberitaan (cover both sides) serta menegakkan asas praduga tak bersalah sebagaimana diamanatkan dalam Kode Etik Jurnalistik.
