LABUHANBATU UTARA (WARTA INDONESIA) – Dugaan benang kusut pengelolaan anggaran di Puskesmas Tanjung Ledong kini memasuki babak baru yang kian krusial. Tidak lagi sebatas persoalan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dugaan praktik pemotongan sepihak oleh oknum manajemen disinyalir kuat telah merambah ke Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Merespons polemik yang menggelinding bak bola salju ini, elemen masyarakat bersama Dewan Pimpinan Pusat Pers Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia (DPP PERS NKRI) mendesak keras Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu untuk segera turun tangan. Kedua institusi tersebut dituntut berkolaborasi melakukan audit investigatif menyeluruh guna menguji kebenaran informasi yang telah meresahkan kalangan tenaga kesehatan (nakes) dan masyarakat.
Meski secara kedinasan kasus ini belum dilaporkan secara formal ke ranah hukum, derasnya arus informasi dan indikasi awal yang mencuat ke publik dinilai sudah lebih dari cukup bagi Inspektorat—selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)—untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) Pemeriksaan Khusus (Riksus).
Setali tiga uang, Kejari Labuhanbatu sebagai aparat penegak hukum juga didesak mengambil langkah proaktif (pre-emptive). Berbekal kewenangan penegakan hukum tindak pidana korupsi, Jaksa seharusnya dapat segera melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) demi menyelamatkan keuangan negara yang bersumber dari hak-hak nakes serta hak pelayanan medis masyarakat miskin.
”Inspektorat dan Kejari Labuhanbatu jangan menunggu bola atau berlindung di balik alasan administratif belum ada laporan resmi. Informasi di media massa dan jeritan para nakes di lapangan sudah menjadi petunjuk awal yang benderang. Segera lakukan audit investigatif terhadap realisasi Dana BOK dan JKN di Puskesmas Tanjung Ledong!” tegas seorang aktivis antikorupsi daerah setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keselamatan informan.
Desakan dan Pemanggilan Audit menyeluruh ini dinilai sangat mendesak demi memitigasi sejumlah risiko krusial di internal Puskesmas Tanjung Ledong, antara lain:
- Transparansi Aliran Dana JKN dan BOK: Audit menyeluruh akan membuka tabir pemotongan hak-hak nakes, seperti uang transpor kegiatan lapangan (BOK) serta pembagian jasa pelayanan (jaspel) JKN yang diduga tidak sesuai petunjuk teknis (juknis).
- Mencegah Manipulasi dan Rekayasa Dokumen: Kehadiran tim auditor Inspektorat dan jaksa penyelidik secara mendadak (sidak) akan memperkecil ruang bagi oknum manajemen puskesmas untuk melakukan “pengondisian” atau rekayasa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif.
- Melindungi Psikologis Tenaga Medis: Pengawasan ketat dari instansi berwenang akan memberikan rasa aman bagi para nakes selaku saksi kunci, agar mereka dapat memberikan keterangan jujur tanpa bayang-bayang intimidasi atau mutasi sepihak oleh Kepala Puskesmas, DW Daulay.
Dana BOK dan JKN merupakan instrumen vital negara yang dikucurkan khusus untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dasar masyarakat di tingkat kecamatan. Pembiaran terhadap dugaan pemotongan anggaran ini dinilai sama saja dengan membiarkan terjadinya degradasi mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Tanjung Ledong.
Kini, komitmen dan “taji” Inspektorat Labura serta Kejari Labuhanbatu tengah diuji di hadapan publik. Apakah kedua lembaga pengawas dan penegak hukum ini mampu bertindak responsif, atau justru memilih memelihara kebungkaman yang kian memperpanjang daftar ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di daerah.
