Pematangsiantar, Wartaindonesia.org — Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar menggelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di halaman kantor setempat, Rabu (20/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat semangat kebangkitan sekaligus meneguhkan komitmen peningkatan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.
Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, Rio Kurniawan, S.P., M.Si., yang bertindak sebagai pembina upacara. Kegiatan diikuti para pejabat pengawas, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), serta ASK di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar.
Pelaksanaan upacara berlangsung khidmat dengan seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat kebangkitan nasional yang menjadi tonggak sejarah perjalanan bangsa Indonesia.
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga dimaknai sebagai pengingat pentingnya membangun semangat persatuan, pengabdian, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di tengah tantangan yang terus berkembang.
Pada kesempatan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar juga menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Semangat reformasi birokrasi tersebut diwujudkan melalui upaya menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Dengan mengusung semangat “Melayani, Profesional, Terpercaya”, Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar berharap nilai-nilai kebangkitan nasional dapat menjadi dorongan bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja serta memperkuat budaya kerja yang berintegritas demi mendukung pelayanan pertanahan yang semakin optimal kepada masyarakat.
Peringatan Harkitnas tahun ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kebangkitan tidak hanya diwujudkan dalam pembangunan fisik, tetapi juga melalui perubahan pola kerja, penguatan integritas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat. (Red/BS/KSR)
