Medan, wartaindonesia.org – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution dan kepala daerah se Sumut untuk membahas percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan yang kompleks di wilayah Sumut.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (7/5/2025), juga dihadiri sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, Wakil Gubernur H. Surya, Ketua DPRD Sumut, jajaran Forkopimda, para bupati dan wali kota, serta Kepala BPN se-Sumut.
Salah satu isu krusial yang dibahas adalah pengelolaan lahan eks HGU PTPN seluas 5.873 hektare yang kini berstatus tanah negara bebas. Menteri Nusron menegaskan, lahan tersebut akan dimasukkan sebagai target objek reforma agraria.
“Kita pastikan lahan eks HGU ini digunakan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan. Kami tidak ingin ada warga yang berhak malah tidak mendapatkan, atau sebaliknya,” ujar Nusron. Ia menambahkan, rapat lanjutan dengan kepala daerah akan segera digelar untuk menyusun strategi pendistribusian lahan secara transparan dan berkeadilan.
Selain isu HGU, penyelesaian konflik agraria juga menjadi topik utama. Nusron menekankan pendekatan “win-win solution” dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah.
“Yang penting masyarakat bahagia, tapi negara juga tidak dirugikan. Aset tetap terjaga, namun kepentingan rakyat tidak diabaikan,” tegasnya.
Dalam rapat itu, percepatan program sertifikasi tanah juga menjadi perhatian. Dari total sekitar 4 juta hektare lahan di Sumut, sebanyak 2 juta hektare (sekitar 54%) belum tersertifikasi. Nusron menargetkan angka itu turun drastis hingga hanya tersisa 30% dalam empat tahun ke depan.
Gubernur Bobby Nasution menyambut baik kunjungan dan komitmen Menteri Nusron. Menurutnya, Sumut memiliki banyak persoalan pertanahan yang harus segera ditangani secara sistematis dan menyeluruh.
“Kami berharap kehadiran Pak Menteri membawa percepatan solusi, terutama untuk masyarakat yang selama ini terjebak dalam ketidakpastian status tanahnya,” kata Bobby.
Pertemuan ini menjadi penanda kuatnya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan reforma agraria yang inklusif dan penyelesaian konflik pertanahan yang berpihak pada rakyat tanpa merugikan negara. (Red/Jok)
