Blitar, Wartaindonesia.org — Kepemilikan tanah tidak hanya berbicara soal legalitas, tetapi juga menyangkut masa depan dan harapan hidup yang lebih baik. Hal ini dirasakan langsung oleh para petani perempuan di Desa Soso, Kabupaten Blitar, yang kini mulai merasakan dampak positif dari program reforma agraria.
Dengan kepastian hak atas tanah, para perempuan petani tidak lagi sekadar menjadi pelengkap dalam aktivitas pertanian, tetapi tampil sebagai aktor utama dalam menopang ekonomi keluarga. Mereka kini memiliki akses lebih luas untuk meningkatkan produktivitas, mengembangkan usaha, hingga menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka.
Salah satu kisah datang dari Patma (55), petani perempuan yang telah lama bergantung pada lahan pertanian di desa tersebut. Ia mengingat betul bagaimana konflik agraria yang terjadi sejak 2012 sempat mengganggu kehidupan masyarakat Desa Soso. Saat itu, lahan yang mereka garap menjadi objek sengketa antara warga dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Dulu kami tidak tenang menggarap lahan. Bahkan pernah dihadang oleh pihak keamanan perusahaan,” ujar Patma, mengenang masa-masa sulit yang harus dilaluinya bersama warga lainnya.
Konflik berkepanjangan tersebut tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi para petani, khususnya perempuan yang memiliki peran ganda sebagai pengelola rumah tangga dan pencari nafkah tambahan.
Namun, melalui program reforma agraria yang dijalankan pemerintah, situasi perlahan berubah. Legalisasi aset tanah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus membuka akses terhadap berbagai program pemberdayaan, termasuk pembiayaan, pelatihan, dan pengembangan usaha pertanian.
Bagi Patma dan petani perempuan lainnya, kepemilikan tanah yang sah menjadi titik balik. Mereka kini lebih percaya diri dalam mengelola lahan, meningkatkan hasil pertanian, serta merencanakan masa depan keluarga.
“Sekarang kami lebih tenang. Hasil kebun bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk biaya sekolah anak,” katanya.
Reforma agraria di Desa Soso juga menunjukkan pentingnya penguatan peran perempuan dalam sektor pertanian. Dengan akses yang setara terhadap sumber daya, perempuan tidak hanya berkontribusi pada ekonomi rumah tangga, tetapi juga berperan dalam pembangunan desa secara berkelanjutan.
Pemerintah menilai, keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur dari distribusi tanah semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan.
Melalui pendekatan yang inklusif, reforma agraria diharapkan mampu menciptakan keadilan sosial, mengurangi konflik agraria, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Kisah Desa Soso menjadi bukti bahwa kepastian hak atas tanah dapat mengubah kehidupan. Bagi para petani perempuan seperti Patma, tanah bukan sekadar aset, melainkan fondasi untuk membangun masa depan yang lebih sejahtera. (REL/BS/KSR)
