Warta Indonesia LABUHANBATU SELATAN, – Gerakan Pemuda Tanjung Mulia (GPTM), Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, secara resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa damai kepada Polres Labuhanbatu Selatan. Jumat, (5/06/2026).
Aksi massa ini dipicu oleh dugaan pelanggaran tata ruang agraria serta indikasi manipulasi pajak pada pengelolaan lahan kelapa sawit skala industri seluas kurang lebih 200 hektar di wilayah administratif Desa Tanjung Mulia.
Berdasarkan surat pemberitahuan bernomor 029/B/GPTM/VI/2026, aksi damai tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada:
Hari/Tanggal: Selasa, 09 Juni 2026
Waktu: 10.00 WIB s/d Selesai
Titik Kumpul: Mesjid Jami’ Al-Anshor
Titik Aksi: Perkebunan Aseng Harimau
Estimasi Massa: 100 orang
- Koordinator Aksi, Arifin Rambe, beserta Ketua GPTM, Muhammad Anshori, menegaskan lima poin tuntutan krusial demi kemaslahatan masyarakat Desa Tanjung Mulia:
1 Desak Transparansi Legalitas Perkebunan (IUP & HGU): Mendesak pemilik perkebunan (Gudang Perkebunan Aseng Harimau) dan Pemerintah Kecamatan Kampung Rakyat untuk membuka informasi publik mengenai Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU). Lahan di atas 25 hektar wajib berbadan hukum, bukan bersembunyi di balik surat perorangan (SHM/SKT).
2 Pembersihan Mafia Tanah & Audit Agraria: Meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengaudit tata ruang, mengukur ulang, serta memeriksa legalitas fisik lahan agar tidak terjadi penyalahgunaan sertifikat perorangan untuk industri skala besar.
3 Audit Investigatif Pajak: Mendesak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama mengaudit kepatuhan fiskal (PPh, PPN Perkebunan, dan PBB) objek pajak tersebut karena diduga kuat berpotensi merugikan pendapatan negara akibat manipulasi administrasi.
4 Penegakan Hukum Tegas Tindak Pidana Korupsi: Meminta Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan (c.q. Kasat Reskrim & Kasi Pidsus) memeriksa pengelola/pemilik lahan atas dugaan manipulasi yang berpotensi merugikan keuangan negara.
5 Keberpihakan Pemerintah: Mendesak Camat bertindak tegas, tidak menutup mata atau melindungi pelaku usaha ilegal, serta segera memfasilitasi forum klarifikasi terbuka yang menghadirkan masyarakat, GPTM, dan pengelola perkebunan.
“Langkah ini kami ambil didasarkan pada temuan lapangan dan aspirasi masyarakat yang mengindikasikan adanya pengelolaan lahan skala industri satu hamparan, namun secara administratif diduga menggunakan surat-surat perorangan tanpa kepemilikan izin industri perkebunan yang sah,” ungkap Anshori Pohan Ketua GPTM.
Surat pemberitahuan ini ditandatangani langsung oleh Muhammad Anshori selaku Ketua GPTM dan Bustamin Arifin Rambe selaku Koordinator Aksi, lengkap dengan stempel resmi organisasi.
Tembusan surat juga telah disampaikan secara luas ke berbagai instansi terkait di Labuhanbatu Selatan.
