Scroll untuk baca artikel
#
AkademikMedanNasionalOrganisasiPemerintah

KH. M. Nuh Gelar Diskusi Publik Tentang Kemungkinan Menyikapi Perbedaan ‘Idul Fitri 1446 H.

138
×

KH. M. Nuh Gelar Diskusi Publik Tentang Kemungkinan Menyikapi Perbedaan ‘Idul Fitri 1446 H.

Sebarkan artikel ini

Medan- Wartaindonesia.org
Perbedaan Agar Menjadi Rahmat Hal tersebut disampaikan KH Muhammad Nuh, MSP Anggota DPD RI asal Sumatera Utara pada Diskusi Publik yang mengambil Tema “Menyikapi Kemungkinan Adanya Perbedaan Penetapan Iedul Fitri 1446 H” dilaksanakan Di aula Kantor Perwakilan DPD RI, Jalan Gajah Mada, Sabtu (8/2/2025).

Sumatera Utara memiliki ciri khas, selain beragam suku, beragam agama kita juga memiliki beragam ormas Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Al Wasliyah, Persis dan lainnya.

Muhammadiyah dengan metode Hisabnya, Nahdatul Ulama dengan metode Hilal Rukiyahnya silahkan saja dengan metode yang berbeda beda tetapi kita punya tradisi saling menghormati, perbedaan agar menjadi rahmat ujar Nuh.

Pada diskusi yang dihadiri oleh para Ketua BKM Mesjid se-kota medan ini, Nuh menambahkan diskusi hari ini bukan bermaksud memunculkan polemik atau kehebohan ditengah tengah masyarakat tetapi forum ini ada untuk menjembatani perbedaan, mari kita sama membagun amal kita dengan ilmu kaitannya dalam penetapan 1 Syawal 1446H.

Semoga dengan adanya diskusi ini pemahaman kita meningkat dan kita bisa menyikapinya secara proporsional,”ujar Muhammad Nuh.

Sedangkan Wakil ketua PW Muhammadiyah Dr. Sulidar, M. Ag yang menjadi narasumber dalam pemaparannya menjelaskan tentang Kalender Hijrah Global Tunggal (KHGT) dimana Muhammadiyah sudah memakainya sejak tahun 2023, dengan adanya kalender ini kalau 1 Syawal diJepang maka 1 Syawal juga di Amerika begitu seterusnya jadi ada kesamaan.
Tetapi Apapun keputusannya mengenai penetapan 1 Syawal nanti kita wajib saling menghormati jelasnya.

Nara sumber lainnya Wakil ketua Nahdatul Ulama Sumatera Utara Prof Nispul Khoiri, M.Ag mengatakan perbedaan penetapan 1 syawal adalah persoalan klasik yang disebabkan perbedaan memaknai Nash atau Hadist, dari perbedaan itu melahirkan ijtihad yang berbeda beda, kita di NU mengedapankan toleransi dalam penetapan 1 Syawal, dan kita menjadikan pemerintah sebagai wasit atau penengah jelasnya.

READ  Komite IV DPD RI Raker Dengan BPKP RI Bahas Capaian Kinerja Dan Program Kerja 2025

Perwakilan PW Al Wasliyah Junaedi Rusda, S.Ag, MM narasumber lainnya dalam pemaparanya mengatakan jangan dipaksakan hasil ijtima kita biar masyarakat menentukan pilihannya sendiri.

Ia juga mengajak ummat Islam untuk menghindari perdebatan, berbantah bantahan, selalu berbaik sangka, tidak menyakiti perasaan orang lain dan jauhi sifat fanatisme pintanya.

Sedangkan Dr. Hendro Nugroho, ST, M. Si pembicara terakhir dari BMKG Wilayah I menjelaskan tentang konjungsi yang berkait erat dengan penetapan 1 Syawal.
Bahwa BMKG dalam penetapan awal bulan Hijriyah menggunakan perhitungan astronomi, yakni menggunakan perhitungan posisi bulan berdasarkan data astronomi.
Menghitung ketinggian Hilal, Elongasi ( jarak sudut antara bulan dan matahari) serta iluminasi bulan jelas beliau.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah Lembaga pemerintah yang menyediakan data pengamatan untuk mendukung penentuan awal bulan hijriah.
Namun keputusan resmi tetap berada di tangan pemerintahan yaitu Kementerian Agama dan Ormas Islam, ” tutup Hendro Nugroho. (Red)