Medan, wartaindonesia.org — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan Sumatera Utara (AMP-KSU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Sumut dan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (25/4). Mereka menyuarakan kekecewaan terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan Sumut yang dinilai tidak memuaskan.
Dalam orasinya, massa menilai kepala dinas gagal menjalankan program pendidikan dan tidak responsif terhadap persoalan yang dihadapi dunia pendidikan di daerah. Aksi awalnya berlangsung tertib di depan gerbang kantor, namun karena tidak mendapat tanggapan dari pihak Dinas Pendidikan, massa kemudian menerobos masuk ke lobi gedung untuk menyuarakan aspirasi mereka.
“Kami sudah cukup lama menunggu, tapi tidak ada satu pun pejabat yang menemui kami. Ini bentuk kekecewaan kami terhadap sikap acuh Dinas Pendidikan,” ujar Amiruddin Siregar, S.H., Ketua AMP-KSU.
Kekecewaan massa kian memuncak hingga mereka membakar ban sebagai bentuk protes. Setelah aksi tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan, Rudy, akhirnya menemui para mahasiswa. Namun menurut AMP-KSU, tanggapan yang disampaikan tetap tidak menjawab tuntutan mereka.
“Saya sudah sampaikan ke Kepala Dinas, tapi belum ada respon,” kata Rudy saat menemui massa.
Insiden lain terjadi saat waktu salat Jumat tiba. Massa yang hendak menunaikan ibadah di masjid dalam lingkungan kantor Dinas Pendidikan mengaku tidak diizinkan menggunakan fasilitas tersebut.
“Kenapa kami tidak bisa salat di sini, Pak? Kami ini muslim, waktunya sudah khotbah Jumat. Kalau kami cari masjid lain, tidak akan sempat,” ungkap Amiruddin Siregar kecewa.
Merespons seluruh kejadian tersebut, AMP-KSU menyampaikan pernyataan sikap dan menuntut Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Pendidikan, serta Gubernur Sumatera Utara untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan Sumut.
Menurut AMP-KSU, buruknya kinerja Kepala Dinas tercermin dari gagalnya sejumlah program, lambatnya perbaikan fasilitas pendidikan, serta kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. Kritik serupa juga datang dari para guru dan kepala sekolah yang merasa tidak mendapat dukungan maksimal dari dinas terkait.
“Kalau dalam waktu tiga kali 24 jam tidak ada tindak lanjut, kami akan kembali turun aksi dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Amiruddin.
AMP-KSU berharap pemerintah segera melakukan langkah konkret untuk memperbaiki sistem pendidikan di Sumatera Utara demi masa depan generasi muda. (Red/BS)
