LABUHANBATU SELATAN – Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) tahun anggaran 2025 mendadak jadi buah bibir masyarakat.
Pasalnya, ditemukan ketidaksinkronan data yang cukup mencolok terkait realisasi anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) senilai kurang lebih Rp 220 juta.
Dana jumbo tersebut sejatinya dialokasikan untuk sektor ketahanan pangan, yakni program penanaman jagung dan peternakan kambing. Namun, fakta di lapangan justru memicu tanda tanya besar.
Anggaran Jagung Rp 117 Juta, Hasil Panen ‘Zonk’?
Ketua BUMDes Tanjung Mulia, Ucok Manurung membeberkan bahwa anggaran sebesar Rp 117 juta dikucurkan untuk program penanaman jagung.
Namun, hasil panen tahap pertama dilaporkan hanya mencapai sekitar 500 kg. Padahal, biaya yang sudah keluar disebut-sebut mencapai puluhan juta rupiah.
Ilham, salah satu pengelola lapangan, merincikan biaya Rp 27 juta terserap untuk 20 kg bibit dan pupuk. Sisa anggaran diklaim lari ke pembelian mesin dompeng, pipa, dan pembuatan gubuk.
Publik kini mempertanyakan rasionalitas harga sarana tersebut dibandingkan dengan output panen yang sangat minim. Secara hitung-hitungan, pendapatan dari jagung ini diduga tidak akan mampu menutup modal (ROI negatif).
Kejanggalan semakin menguat pada sisa anggaran sekitar Rp 103 juta untuk pengadaan kambing. Di internal pengurus BUMDes sendiri terjadi “adu data” yang membingungkan:
-
Ketua BUMDes: Menyebut membeli 25 ekor.
-
Sekretaris BUMDes (Bainal): Menyebut jumlahnya 31 ekor.
Anehnya, saat dikonfirmasi mengenai harga per ekor, Sekretaris BUMDes justru mengaku tidak tahu-menahu alias “lepas tangan” dengan alasan tidak terlibat proses teknis.
Saat tim melakukan pengecekan di kandang yang berlokasi di Kampung Sukarame, Dusun Ranto Kapal, ditemukan 43 ekor kambing. Namun, fakta baru terungkap.
Anak pemilik kandang mengklarifikasi bahwa 17 ekor adalah milik pribadi, sehingga kambing yang diduga milik BUMDes hanya tersisa 26 ekor dengan kondisi ukuran yang bervariasi.
“Jika anggarannya Rp 103 juta, sementara fisik di lapangan hanya bernilai puluhan juta, lalu ke mana larinya sisa dana sekitar Rp 70-an juta itu? Ini harus dijawab terang benderang!” tegas seorang sumber yang memantau kasus ini.
Jika dikalkulasi, harga satu ekor kambing dalam proyek ini mencapai Rp 3,3 juta. Padahal, harga pasar rata-rata untuk indukan biasanya hanya berkisar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta. Ada selisih sekitar Rp 2 juta per ekor yang tidak jelas rimbanya.
Melihat banyaknya ketidaksesuaian jumlah ternak dan simpang siurnya keterangan pengurus, Aparat Penegak Hukum (APH) serta Inspektorat didesak segera melakukan audit investigatif.
Masyarakat meminta pihak berwenang tidak menutup mata agar dana desa yang seharusnya untuk kesejahteraan warga tidak menguap demi kepentingan oknum tertentu.
(Red/BAR)
