Semarang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menggelar dialog strategis bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan para Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah guna mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dialog tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis (17/04/2025) dan menjadi bagian dari upaya akselerasi investasi serta perlindungan ketahanan pangan di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menekankan pentingnya RDTR sebagai instrumen fundamental dalam menciptakan kepastian hukum tata ruang, yang menjadi syarat mutlak bagi masuknya investasi legal dan terencana.
“Tanpa RDTR, tidak ada kepastian tata ruang. Dan tanpa kepastian, investor tidak akan masuk. Maka RDTR bukan hanya dokumen teknis, tapi juga instrumen strategis pembangunan,” tegas Nusron.
Ia juga mengungkapkan bahwa dari 322 RDTR yang ditargetkan untuk diselesaikan di Jawa Tengah, saat ini baru 60 dokumen yang telah rampung. Sisanya masih dalam tahap percepatan penyusunan dan validasi.
RDTR dinilai vital tidak hanya untuk memperlancar investasi, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian ruang, termasuk dalam menjaga lahan-lahan produktif pertanian sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.
Turut hadir mendampingi Menteri Nusron dalam dialog ini antara lain Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri; serta jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN lainnya.
Melalui dialog ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin erat, guna mempercepat penyusunan RDTR yang menjadi fondasi utama dalam tata kelola ruang yang adil, produktif, dan berkelanjutan di Jawa Tengah. (REL/BS)
