KH. Muhammad Nuh, MSP (Anggota DPD RI/ MPR RI) Bersama Dr. H. Maratua Simanjuntak (Ketua MUI Sumut)
Medan- Wartaindonesia.Org-
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara menggelar Pertemuan Silaturahim Ulama, Tokoh, dan Cendekiawan Muslim Tahun 2025 di Grand Inna Hotel Medan, Jumat–Sabtu (31 Oktober–1 November 2025). Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi para ulama, akademisi, dan pimpinan organisasi masyarakat Islam untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah sekaligus membangun solidaritas umat di Sumatera Utara.
Kegiatan dua hari ini mengusung tema, “Memperkuat Soliditas Umat untuk Membangun Peradaban Islam yang Maju dan Berkah.” Dalam kesempatan tersebut, Ketua PW Persis Sumatera Utara, H. Muhammad Nuh, MsP, menyampaikan pandangannya tentang peran umat Islam dalam sejarah dan dinamika politik kontemporer.
Menurut Muhammad Nuh, umat Islam memiliki kontribusi besar dalam memerdekakan Indonesia, di antaranya melalui Resolusi Jihad yang kemudian menjadi dasar Hari Santri Nasional. Ia menyinggung keberanian Bung Tomo yang memekikkan takbir pada 10 November 1945, yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.
Dalam konteks politik, Muhammad Nuh membagi politik menjadi dua kategori: substansial dan prosedural. Politik substansial menurutnya mengandung banyak kesamaan kepentingan umat Islam, sementara politik prosedural sering menghadapi kendala teknis dan dinamika yang cepat. “Politik substansial harus terus berlanjut, dibarengi politik prosedural yang dinamis. Dengan munculnya partai-partai bernuansa Islam, sikap kita harus menerima realita ini seperti halnya kita menghormati perbedaan mazhab,” ujarnya
Ia menekankan pentingnya konsolidasi umat dalam pembangunan, di mana setiap pihak harus terlibat sesuai kapasitas dan kontribusi nya.
Dinamika politik harus disikapi secara cepat dan proaktif.
Contohnya jika Nias menjadi provinsi baru, MUI di daerah tersebut harus siap menghadapi perubahan dan memastikan layak naik kelas menjadi MUI Provinsi Nias.
M. Nuh menambahkan bahwa MUI Sumut perlu bersikap pro aktif dalam dunia politik, termasuk dengan memanggil politisi muslim agar kekuatan umat Islam tidak hanya berupa moral dan sosial, namun juga politik.
Kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tukar gagasan antarulama dan tokoh Muslim, memperkuat jaringan kolaborasi umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan di Sumatera Utara. (Red)
