Rantau Prapat – Wartaindonesia.org- Anggota DPD RI, KH. Muhammad Nuh, MSP, melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rantau Prapat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan serta menyerap informasi mengenai perkembangan penerimaan negara di daerah. (16/7/2026)
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai isu strategis terkait penerimaan perpajakan, tantangan yang dihadapi di daerah, serta upaya mengoptimalkan pendapatan negara guna mendukung pembangunan nasional dan daerah.
KH. Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen DPD RI untuk mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan negara secara keseluruhan agar dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah.
“Kita dari DPD RI mendorong PNBP masih bisa dioptimalkan, supaya berbagai kesulitan yang dirasakan daerah, termasuk keterbatasan transfer ke daerah, dapat diatasi. Oleh karena itu, kami berkunjung ke kantor-kantor pelayanan pajak di daerah untuk mengetahui perkembangan, tantangan, serta hal-hal yang menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan penerimaan negara,” ujar KH. Muhammad Nuh.
Ia menambahkan, hasil dari kunjungan kerja ini akan menjadi bahan masukan bagi DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan fiskal, khususnya yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan negara dan pemerataan pembangunan di daerah.
Sementara itu, jajaran KPP Pratama Rantau Prapat yang diwakili Marhinggan Tamba memaparkan kondisi penerimaan pajak di wilayah kerja, berbagai program peningkatan kepatuhan wajib pajak, Tantangan – Tantangan dilapangan, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara DPD RI, Direktorat Jenderal Pajak, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem perpajakan yang efektif, transparan, serta mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas fiskal negara. (Red)
