MEDAN-wartaindonesia.org. Dua hari dilantik, Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto langsung “mengegas” mesin organisasi Polri. Tidak tanggung-tanggung, melalui Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026, sebanyak 88 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) bergeser posisi. Mulai dari jabatan vital seperti Kabareskrim, Kabaintelkam, Kadiv Propam, hingga 19 Kapolda, termasuk Kapolda Metro Jaya, resmi berganti tongkat komando.
Gebrakan kilat ini memancing perhatian publik. Apakah ini murni kebutuhan penyegaran karier, atau sekadar tradisi “sapu baru yang ingin terlihat bersih-bersih”?
Analisis “Kecerdasan Intelektual”: Efisiensi vs Restrukturisasi Substantif
Secara teori manajemen organisasi, rotasi skala besar pasca-pergantian kepemimpinan merupakan langkah lumrah untuk menyelaraskan sistem dengan visi-misi pimpinan baru. Langkah Suyudi ini bisa dibaca sebagai upaya percepatan konsolidasi internal demi membangun komando yang solid dan responsif.
Namun, jika dianalisis dari perspektif police accountability, pergeseran personel dalam jumlah besar bukanlah obat mujarab jika tidak diimbangi dengan reformasi struktural dan kultural. Pergantian nama pada struktur organisasi hanyalah pergantian pemain, sementara tantangan utama Polri tetap terletak pada perbaikan aturan main. Tanpa adanya pembenahan sistem evaluasi berbasis kinerja yang transparan, mutasi beruntun berisiko hanya menjadi manuver penyegaran di atas kertas tanpa dampak signifikan pada kualitas pelayanan publik.
Harapannya Tidak Cuma Bongkar Pasang “Catur”
Secara satire, publik mungkin melihat mutasi 88 perwira ini seperti permainan catur yang dibuka dengan gerakan kilat. Barisan benteng, kuda, dan menteri digeser cepat agar lawan dan penonton terperangah.
Namun, masyarakat tentu berharap aksi “bongkar pasang” ini bukan sekadar pergeseran kursi empuk dari pejabat A ke pejabat B. Publik sudah terlalu sering disuguhi atraksi rotasi jabatan, tapi pas balik ke lapangan, urusan laporan masyarakat masih sering mampet kalau belum viral. Kalau jargon “No Viral, No Justice” belum juga pensiun, berarti yang berubah baru nama di pintu ruangan pejabat, belum cara kerjanya.
Tantangan Transparansi dan Beban Penegakan Hukum
Kritik utama terletak pada konsistensi penegakan hukum dan independensi lembaga. Mutasi posisi strategis seperti Kadiv Propam, Kabareskrim, hingga Densus 88 menuntut adanya jaminan bahwa pejabat baru bukan sekadar figur yang kompromistis, melainkan sosok yang siap membenahi kultur represif dan membongkar resistensi internal.
Tugas berat menanti para Kapolda baru di 19 wilayah. Mereka tidak hanya dituntut menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga harus berani menindak tegas anggota di tingkat bawah yang menyalahgunakan wewenang. Pergantian pejabat harus mampu menjawab keresahan masyarakat terkait transparansi kasus, sanak-kerabat oknum yang kebal hukum, hingga penanganan aksi penyampaian aspirasi yang sering kali masih berkedok tindakan represif.
Harapan Publik Pada Kepolisian
Masyarakat tidak butuh sekadar panggung serah terima jabatan (sertijab) yang megah dengan karangan bunga memenuhi halaman markas. Harapan besar dititipkan pada kepemimpinan Jenderal Suyudi dan jajaran barunya:
- Dekat dan Melindungi: Menghapus jarak antara polisi dan warga, serta menyingkirkan budaya kekerasan.
- Keadilan Tanpa Syarat: Memastikan penegakan hukum berjalan setara tanpa perlu menunggu tagar viral di media sosial.
- Pengawasan Ketat Internal: Divisi Propam dan jajaran pengawas harus berfungsi sebagai alat pembersih yang efektif, bukan sekadar benteng pertahanan oknum.
Mutasi kilat dua hari pasca-pelantikan ini adalah langkah awal yang berani. Namun, ujian sesungguhnya bukan pada seberapa cepat telegram mutasi itu ditandatangani, melainkan pada seberapa nyata rasa aman dan keadilan itu hadir di tengah masyarakat.
- Penulis : Tauhid Ichyar
- Pemerhati Lingkungan Sosial Masyarakat
