LABUHANBATU – Misteri di balik sosok yang dikenal sebagai “Dewo” kini menjadi buah bibir yang memicu keresahan mendalam di tengah masyarakat Labuhanbatu. Jika sebelumnya peredaran narkoba jenis sabu dianggap sebagai aksi “kucing-kucingan” dengan hukum, fenomena Dewo justru menunjukkan anomali yang mencengangkan: sebuah hegemoni bisnis haram yang seolah berjalan mulus tanpa hambatan berarti.
Laporan lapangan menunjukkan bahwa jejaring Dewo tidak lagi bermain di wilayah sempit. Bisnis kristal putih ini telah menggurita mulai dari jantung Kampung Baru hingga merambah ke wilayah pesisir Labuhanbatu. Keberanian ini memicu spekulasi liar di tengah warga. Bagaimana mungkin seorang pemain besar dapat menguasai jalur distribusi yang begitu luas tanpa terendus radar pihak berwajib?
”Kami merasa ada tembok besar yang melindungi. Nama itu (Dewo) sudah seperti rahasia umum, tapi penindakan konkretnya mana?” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
Ketajaman sorotan publik kini mengarah tepat ke institusi penegak hukum setempat. Pertanyaan besar yang muncul adalah: Mengapa operasional Dewo seolah mendapat ‘restu’ tidak tertulis?
Meski nama dan wilayah operasinya santer terdengar, belum ada tindakan tegas yang mampu memutus mata rantai hingga ke akar.
Meluasnya peredaran sabu di pesisir mengancam masa depan generasi muda nelayan dan buruh, menciptakan ketergantungan yang merusak struktur sosial.
Publik menuntut bukti bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah bagi pemakai kecil, tapi juga berani menyentuh “raja” di balik layar.
Publik kini tidak lagi butuh sekadar narasi “komitmen memerangi narkoba” yang bersifat seremonial. Labuhanbatu membutuhkan aksi nyata. Jika Dewo tetap melenggang bebas membanjiri daerah dengan sabu, maka wajar jika mosi tidak percaya masyarakat terhadap efektivitas pemberantasan narkoba di wilayah ini semakin menguat.
”Jika aparat punya kemauan, tidak ada benteng yang tidak bisa ditembus. Masalahnya, apakah ada kemauan itu?”pungkas warga yang enggan disebut namanya
Kini, bola panas ada di tangan aparat penegak hukum. Apakah mereka akan membiarkan citra institusi tergerus oleh isu “restu” bagi pengedar, atau segera melakukan pembersihan besar-besaran untuk mengembalikan marwah hukum di Bumi Ika Bina En Pabolo?
