Sumatera Utara – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre Sumut kembali mendapat sorotan publik terkait proses rekrutmen pegawai. Dugaan adanya praktik suap dalam penerimaan calon pegawai diungkap oleh salah satu peserta seleksi, Ilham Arifin, yang sebelumnya gagal lolos dalam dua kali pendaftaran.
Ilham, yang juga aktivis Kesatuan Mahasiswa Peduli Transparansi Sumatera Utara (KMPT-SU), menceritakan pengalamannya saat mengikuti seleksi di PT KAI tahun 2023 dan 2024. Ia sempat dinyatakan lulus administrasi, namun gagal dalam tahapan kesehatan dan psikotes. Menurutnya, ada indikasi “permainan orang dalam” (ordal) serta uang pelicin yang menjadi faktor penghambat kelulusan peserta seleksi.
“Dalam pelaksanaan tes psikotes, saya menduga ada persaingan tidak sehat, bahkan praktik suap. Padahal saya sudah dua kali ikut seleksi. Hal ini membuat saya kecewa, karena proses rekrutmen yang seharusnya transparan malah diwarnai dugaan permainan,” ujar Ilham kepada wartawan, Minggu (21/9/2025).
Ilham meminta agar pihak penegak hukum di Sumut turut melakukan pengawasan dalam proses penerimaan pegawai BUMN, khususnya di PT KAI Sumut. Ia menekankan, pengawasan dari aparat hukum sangat penting agar seleksi berlangsung transparan dan bebas dari praktik suap maupun permainan calo yang bermoduskan kedekatan dengan oknum petinggi.
Lebih lanjut, Ilham berharap di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dugaan praktik “permainan kotor” dalam perekrutan pegawai dapat diberantas. Ia juga menekankan agar seleksi penerimaan pegawai PT KAI tahun 2025, yang kabarnya akan dilaksanakan pada Juni mendatang, berjalan bersih dan transparan.
“Pemerintah bersama aparat penegak hukum harus memastikan penerimaan pegawai PT KAI bersih dari praktik suap. Jangan ada lagi ordal atau permainan calo yang hanya merugikan masyarakat,” tegasnya.
Untuk diketahui, proses seleksi pegawai PT KAI terdiri dari beberapa tahapan, yakni seleksi administrasi, tes kesehatan awal, tes psikologi, interview, dan pemeriksaan kesehatan akhir. Seluruh tahapan ini diharapkan bisa dijalankan secara terbuka dan profesional tanpa intervensi pihak manapun.
