Anggaran fantastis Bendungan Lau Simeme diprediksi menelan triliunan, tapi fungsinya tak kunjung optimal pasca-peresmian Presiden. Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GMPET-SU) mencium aroma ‘permainan’ oknum di balik proyek strategis nasional itu. Mereka menuntut audit terbuka atas kas negara yang dikucurkan.
MEDAN, WARTAINDONESIA — Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GMPET-SU) kembali mendidihkan isu Bendungan Lau Simeme. Tepat pada 11 November 2025, mahasiswa menggelar aksi tegang di depan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara II Medan, menyuarakan apa yang mereka sebut sebagai ‘kejanggalan masif’ proyek yang diklaim sebagai solusi banjir, irigasi, dan air baku bagi Medan dan Deli Serdang.
Ironi besar membayangi bendungan yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu, 16 Oktober 2024. Setelah pesta seremoni usai, proyek strategis nasional itu belum menyentuh manfaat optimal bagi masyarakat.
Ketidakjelasan fungsi pasca-peresmian inilah yang menyulut kecurigaan. GMPET-SU tak hanya melihat masalah ini sebagai kemacetan teknis biasa. Mereka menuding bahwa lambatnya penyelesaian fasilitas pendukung dan mangkraknya fungsi inti bendungan adalah indikasi adanya kongkalikong oknum-oknum tertentu yang bermain dalam pusaran pengerjaan dan pengelolaan anggaran.
“Progres pembangunan tidak sebanding lurus dengan dana triliunan rupiah yang sudah digelontorkan negara,” kata salah satu koordinator aksi, menyoroti jurang lebar antara laporan di atas kertas dan realita di lapangan.
Menurut pengamatan GMPET-SU, tanda tanya itu semakin membesar. Pekerjaan tambahan yang tak kunjung usai, akses pendukung yang masih berantakan, serta fungsi waduk yang belum berjalan penuh, seolah-olah membuka karpet merah bagi ‘pemburu rente’ untuk mengambil untung di balik mega-proyek ini. Dugaan GMPET-SU mengarah pada potensi penyalahgunaan anggaran di tengah kekaburan status operasional bendungan.
Meski demikian, desakan mahasiswa bukan sekadar tudingan kosong. Ini adalah isyarat keras agar pemerintah dan lembaga pengawas, terutama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum, segera membongkar tuntas seluruh tahapan proyek Lau Simeme. Mereka menuntut adanya penyelidikan profesional terhadap indikasi penyimpangan dan, yang terpenting, membuka hasil pemeriksaan tersebut secara transparan kepada publik.
Bagi GMPET-SU, Bendungan Lau Simeme tak boleh berujung tragis menjadi ‘proyek seremonial’ belaka, sebuah monumen mahal tanpa fungsi nyata. Ini adalah panggilan moral untuk menjaga akuntabilitas proyek yang bersumber dari uang rakyat. Mereka menolak proyek ini menjadi ‘ladang basah permainan’ oknum yang hanya meninggalkan keraguan dan kekecewaan di Sumatera Utara. (NAH)
