Jakarta – Wartaindonesia.org- Komite IV DPD RI dmenggelat Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) membahas tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2025 serta Pembahasan Rancangan RPJMN 2025-2029 dan RKP Tahun 2025.
KH. Muhammad Nuh, MSP anggota Komite IV DPD RI Asal Sumatera Utara meminta BPS sebagai Leading Sektor terkait permasalahan data di Indonesia dan siap membantu apa yang Diperlukan oleh BPS, Juga mendorong agar meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan pendampingan di tingkat daerah terkait pengelolaan data. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kontribusi pemda dalam penyediaan data yang akurat dan berkualitas bagi kepentingan data di pusat.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya menyampaikan bagaimana peranan statistik yang berkualitas dalam mengawal Indonesia Emas 2045. Komite IV DPD RI mendukung peran BPS dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, mendukung penguatan kelembagaan BPS melalui revisi UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan mendorong BPS untuk meningkatkan harmonisasi dan kerja sama intensif dengan stakeholder terkait di tingkat desa dalam mengawal kelangsungan Indeks Desa melalui pemutakhiran data perkembangan desa tahun 2024. (Red)
