KOTAPINANG – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali melayangkan kritik pedas terhadap manajemen RSUD Kotapinang. Pasalnya, keterlambatan penerbitan hasil visum et repertum bagi korban kekerasan kini bukan lagi sekadar kendala teknis, melainkan pola buruk yang terus berulang hingga memakan waktu berbulan-bulan. (21/01/2026)
Ketua KPAD Labusel, Ilham Daulay, S.H.I, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas lambannya prosedur medis yang seharusnya menjadi prioritas utama. Ironisnya, dokumen visum yang sangat dinantikan tersebut baru diserahkan oleh pihak rumah sakit setelah muncul tekanan dan desakan kuat dari KPAD serta jajaran kepolisian.
“Sangat disayangkan, kejadian ini terus berulang. Hasil visum baru bisa keluar setelah berbulan-bulan, itu pun setelah kami dan pihak kepolisian melakukan desakan berkali-kali. Ini menunjukkan lemahnya responsivitas RSUD Kotapinang terhadap kasus-kasus krusial yang menyangkut masa depan anak,” ujar Ilham dengan nada tegas.
Kondisi ini dinilai sangat mencederai semangat perlindungan anak di Kabupaten Labusel. Penundaan bukti medis hingga berbulan-bulan tidak hanya menghambat proses penyidikan pihak berwajib, tetapi juga memberikan beban psikologis tambahan bagi korban dan keluarga yang tengah berjuang menanti kepastian hukum.
“Visum adalah ‘mahkota’ dari pembuktian kasus kekerasan seksual. Jika prosesnya harus menggantung hingga berbulan-bulan, secara tidak langsung institusi kesehatan telah menghambat jalannya keadilan atau obstruction of justice bagi korban anak,” tambahnya.
Menanggapi carut-marut ini, KPAD Labusel mendesak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk segera mengevaluasi total kinerja jajaran manajemen RSUD Kotapinang. Ilham menegaskan bahwa komitmen yang disampaikan saat audiensi seharusnya diterjemahkan ke dalam SOP (Standard Operating Procedure) yang konkret, bukan sekadar janji manis di atas kertas.
“Kami tidak ingin ada lagi alasan klasik soal kendala administrasi. Jika pola kerja ini tidak segera diperbaiki, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan dalam menangani kasus kekerasan anak akan runtuh sepenuhnya,” pungkas Ketua KPAD Labusel tersebut. (Red/BAR)
