LABUHANBATU SELATAN, 14 Januari 2026 – Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) menggelar aksi unjuk rasa beruntun di beberapa titik vital pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Rabu (14/1). Massa menuntut pengusutan tuntas atas dugaan korupsi proyek pemeliharaan (SPAM IKK) di Kecamatan Kampung Rakyat.
Aksi dimulai tepat pada pukul 13.00 WIB. Massa AMPERA pertama kali memusatkan kekuatannya di depan Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan dan Mapolres Labuhanbatu Selatan. Di kedua lokasi ini, massa melakukan orasi tajam mendesak pimpinan daerah dan aparat penegak hukum untuk tidak menutup mata terhadap praktik “penguapan” anggaran yang terjadi di Dinas PUPR.
Koordinator Aksi, Bustamin Arifin Rambe, menegaskan bahwa kehadiran mereka di Mapolres adalah sinyal kuat bahwa kasus ini harus masuk ke ranah pidana. “Kami datang ke sini untuk memastikan bahwa hukum tegak. Jangan ada tebang pilih dalam memberantas korupsi di Labusel!” teriaknya.
Usai menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati dan Mapolres, massa bergerak menuju Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Labuhanbatu Selatan. Suasana di lokasi ini menjadi titik puncak ketegangan ketika massa yang emosional menerobos masuk ke dalam ruangan kantor untuk mencari pimpinan dinas.
Namun, ruangan-ruangan di Dinas PUPR tampak sepi tanpa ada pejabat berwenang yang berani menemui massa. Sikap menghindar ini pun dinilai mahasiswa sebagai bukti nyata bahwa pejabat terkait “alergi kritik” dan tidak mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya di hadapan publik.
Dalam pernyataan resminya di depan Kantor PUPR, Bustamin Arifin Rambe membeberkan alasan utama kemarahan mahasiswa. Ia mengungkapkan adanya anggaran perawatan SPAM IKK Kecamatan Kampung Rakyat senilai kurang lebih Rp200 juta yang diduga kuat fiktif.
“Sangat ironis, anggaran sebesar Rp200 juta digelontorkan namun masyarakat di Kecamatan Kampung Rakyat masih harus menjerit kesulitan air bersih. Seharusnya dana sebesar itu mampu menghidupkan kembali infrastruktur yang mangkrak sejak 2015 ini agar rakyat bisa menikmati fasilitas negara, bukan justru membiarkannya terbengkalai dan berujung pada dugaan proyek fiktif,” tegas Arifin dalam orasinya.
Hingga saat ini, masyarakat Kampung Rakyat disebut masih kesulitan mendapatkan akses air bersih, padahal anggaran terus digelontorkan untuk proyek yang tidak berfungsi tersebut.
Menutup rangkaian aksi hari ini, AMPERA berjanji akan segera menyerahkan laporan resmi beserta bukti-bukti pendukung kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
“Kami akan melaporkan hal ini secara resmi dan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami tidak akan berhenti sampai oknum-oknum yang memakan uang rakyat ini mempertanggungjawabkan perbuatannya,” pungkas Arifin sebelum membubarkan massa dengan tertib.
Hingga berita ini diterbitkan, baik pihak Sekretariat Daerah maupun Dinas PUPR Labuhanbatu Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan massa AMPERA. (RED/BAR)
