Medan, wartaindonesia.org — Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara menggelar Dialog Publik bertajuk Analisis Kritis Kondisi 6 Bulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Sabtu (26/4) sore di Rumah Kopi, Jalan Gajah Mada, Medan.
Dialog ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Pegiat Hukum Sumut Irwansyah, SH, MH, Pengamat Politik Dr. Faisal Riza, MA, Pemerhati Pendidikan Putra Rajanami, S.Pd, serta Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, SH. Acara dipandu oleh Aulia Ramadhan sebagai moderator.
Dalam sambutannya, Ketua KAMMI Sumut, Wira, menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
“Enam bulan masa pemerintahan Presiden Prabowo merupakan momentum penting untuk mengkritisi berbagai kebijakan, mengingat banyak program strategis nasional yang telah dan sedang dijalankan. Mahasiswa harus tetap menjadi mitra kritis pemerintah demi kemajuan bangsa,” ujar Wira.
Diskusi berlangsung dinamis, membahas beragam isu, mulai dari penegakan hukum, kondisi politik nasional, program nasional, hingga persoalan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Irwansyah, SH, MH, menyoroti lemahnya penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia mencontohkan lambannya penyelesaian kasus korupsi di Pertamina yang merugikan negara hingga Rp968,5 triliun, meski Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka.
Selain itu, Irwansyah juga menyinggung pengesahan Revisi UU TNI yang dinilai terlalu cepat di DPR RI, tanpa partisipasi publik yang memadai. “Banyak elemen masyarakat menolak revisi ini dan kini tengah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik dan dosen UINSU, Dr. Faisal Riza, MA, menilai Indonesia saat ini tengah menghadapi krisis politik, ditandai dengan kemunduran nilai-nilai demokrasi, disrupsi digital, krisis lingkungan, dan memburuknya kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Faisal juga menyoroti ketidakpuasan di kalangan elite nasional terhadap kepemimpinan saat ini, khususnya terhadap Gibran Rakabuming Raka. “Sebanyak 103 purnawirawan jenderal yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI-POLRI telah mengeluarkan petisi untuk meminta pencopotan Gibran dari posisi Wakil Presiden, sekaligus mendesak reshuffle kabinet agar ‘orang-orang Jokowi’ dikeluarkan,” jelas Faisal.
Dalam kesempatan yang sama, Irham Sadani Rambe mengajak mahasiswa untuk terus mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran agar tetap berpegang pada Asta Cita dan semangat reformasi. Ia juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan saat ini.
“Program MBG bertujuan mulia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia 2045. Namun, insiden keracunan massal di beberapa daerah menjadi alarm penting bagi pemerintah agar memperketat pengawasan, khususnya terkait kualitas makanan,” ujar Irham. “Jika tidak, yang lahir bukan generasi emas, melainkan generasi cemas.”
Dialog ini dihadiri sekitar seratus mahasiswa dari berbagai organisasi dan perguruan tinggi di Medan. Para peserta aktif terlibat dalam sesi tanya jawab, menyampaikan pertanyaan serta pandangan kritis mereka terkait evaluasi kinerja pemerintah.
Acara ditutup dengan seruan kepada mahasiswa untuk terus mengasah kemampuan analisis, mempertahankan idealisme, dan menjadi agen perubahan dalam mengawal jalannya pemerintahan. (Red/BS)
