Medan— Praktik feodalisme dinilai masih mengakar kuat dalam sistem pendidikan Indonesia, baik di lembaga pendidikan formal maupun di institusi berbasis tradisi keislaman. Feodalisme tersebut tidak lagi hadir dalam bentuk klasik kepemilikan tanah, melainkan menjelma sebagai pola relasi hierarkis yang menempatkan otoritas di atas nalar kritis, kompetensi, dan keadilan.
Dalam kajian bertajuk “Feodalisme dalam Sistem Pendidikan Indonesia: Al-‘Adl dan Adab dalam Bingkai Al-Qur’an dan Sunnah”, disebutkan bahwa feodalisme pendidikan menjadi salah satu penghambat utama kemajuan intelektual bangsa. Relasi guru–murid yang terlalu kaku, budaya senioritas, serta sakralisasi otoritas dinilai mematikan daya kritis peserta didik dan melahirkan generasi yang patuh, namun minim inovasi.
Kondisi tersebut tercermin dalam capaian pendidikan nasional di tingkat global. Berdasarkan survei Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2018, Indonesia berada di peringkat ke-74. Salah satu faktor yang disorot adalah lemahnya kemampuan berpikir kritis siswa, yang dipengaruhi oleh sistem pembelajaran yang masih bercorak feodal.
Di lingkungan sekolah dan kampus, feodalisme juga muncul dalam bentuk dominasi senioritas yang kerap berujung pada praktik perundungan (bullying). Budaya ini dinilai merusak iklim akademik, mematikan idealisme peserta didik, serta bertentangan dengan tujuan pendidikan sebagai ruang pembebasan dan pengembangan potensi manusia.
Kajian tersebut turut menyoroti kontroversi pesantren yang belakangan menjadi perhatian publik, terutama setelah tayangan salah satu media nasional yang menuding tradisi pesantren sebagai praktik feodalisme. Polemik ini dinilai muncul akibat kegagalan membedakan antara nilai adab dan feodalisme sosial.
Dalam tradisi pesantren, adab dipahami sebagai penghormatan terhadap ilmu dan guru, bukan sebagai ketundukan sosial. Praktik seperti mencium tangan kiai atau bersikap tawadhu’ dipandang sebagai fondasi pendidikan karakter Islam. Namun, kritik menjadi relevan ketika adab disalahgunakan untuk melanggengkan kekuasaan, membungkam kritik, atau menciptakan ketakutan sosial. Pada titik inilah adab dinilai bertransformasi menjadi feodalisme yang patologis.
Islam sendiri, menurut kajian tersebut, secara tegas menolak segala bentuk feodalisme dan kezaliman otoritas. Al-Qur’an melarang penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana digambarkan dalam kisah Fir’aun, serta menegaskan prinsip keadilan (al-‘adl), amanah, persamaan (al-musawah), dan musyawarah (asy-syura). Kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jabatan atau keturunan, melainkan oleh ketakwaan.
Sunnah Nabi Muhammad SAW juga menekankan akuntabilitas kepemimpinan melalui konsep kullukum ra’in, bahwa setiap pemegang otoritas akan dimintai pertanggungjawaban. Islam mengajarkan penghormatan yang tinggi kepada guru, namun secara bersamaan menolak pengkultusan yang mematikan nalar dan kebebasan berpikir.
Sebagai solusi, kajian ini merekomendasikan reformasi pendidikan berbasis nilai Al-Qur’an dan Sunnah, antara lain melalui institusionalisasi musyawarah di lembaga pendidikan, penegakan keadilan tanpa pandang bulu, rekonstruksi adab yang rasional dan membebaskan, serta penguatan takwa sebagai fondasi akuntabilitas moral.
Dengan demikian, pendidikan diharapkan kembali pada hakikatnya sebagai sarana pembebasan manusia dari kebodohan, ketakutan, dan ketidakadilan, bukan sebagai alat pelanggengan kekuasaan dan hierarki feodal.
