Pematangsiantar, wartaindonesia.org — Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pematangsiantar mengikuti rapat daring pada Selasa, 18 November 2025, yang digelar dalam rangka menindaklanjuti penyelesaian bidang-bidang tanah yang terindikasi berada di dalam batas kawasan hutan di wilayah kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara.
Rapat ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperjelas status tanah, menghindari tumpang tindih penguasaan, serta memastikan perlindungan hak-hak masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai langkah teknis dan administratif, mulai dari verifikasi data spasial, peninjauan langsung terhadap titik-titik indikatif, hingga koordinasi lintas instansi terkait seperti Dinas Kehutanan dan pemerintah daerah. Proses ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap bidang tanah yang terdampak memiliki kepastian hukum yang jelas dan sesuai dengan regulasi tata ruang maupun ketentuan kehutanan.
Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian permasalahan tanah yang bersinggungan dengan kawasan hutan, mengingat isu tersebut kerap menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun investor. Dengan adanya pembahasan terstruktur melalui rapat daring ini, diharapkan proses penetapan batas, penataan, serta penegasan status tanah dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat kepastian hukum pertanahan, mendorong penyelesaian konflik agraria secara sistematis, serta memberikan jaminan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Utara. (Red/BS/KSR)
