Deli Serdang | WARTAINDONESIA – Anggota DPD RI KH Muhammad Nuh menyayangkan adanya dugaan upaya penyerobotan lahan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Al-Firdaus yang berlokasi di Dusun XI Emplasment, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Informasi terkait upaya penguasaan lahan tersebut didengar langsung oleh KH Muhammad Nuh dari masyarakat dalam sebuah pertemuan yang digelar di Dusun XI Emplasment, Kamis (9/10/2025).
Pertemuan tersebut turut dihadiri berbagai unsur masyarakat, di antaranya Prof. Dr. Pagar Hasibuan (Guru Besar UIN), Drs. H. Rahmat Diono, MM (alumni pertama Madrasah Al-Firdaus), serta perwakilan dari pemerintah daerah dan aparat keamanan.
Senator asal daerah pemilihan Sumatera Utara ini hadir secara khusus atas undangan warga yang ingin menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi terkait lahan madrasah tersebut.
“Masyarakat meminta saya hadir untuk membicarakan lahan madrasah. Ada pihak yang ingin menguasainya,” jelas KH Muhammad Nuh dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).
Dalam pertemuan itu, masyarakat menjelaskan bahwa MDA Al-Firdaus awalnya dibangun oleh PTPN IX Bandar Klippa pada tahun 1977 di atas lahan seluas 1.441 meter persegi. Keberadaan madrasah tersebut juga telah dikuatkan melalui Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 592.1-75/DS/1984.
Namun seiring waktu, pihak PTPN tidak lagi mengelola maupun memberikan dukungan anggaran untuk perawatan bangunan. Akibatnya, madrasah tersebut mengalami kerusakan parah hingga akhirnya roboh.
Dalam kondisi tersebut, muncul pihak yang diduga ingin menguasai lahan tersebut. Masyarakat yang menolak kemudian berinisiatif membangun kembali madrasah melalui dana gotong royong.
Namun upaya warga sempat mendapat hambatan. Oknum yang ingin menguasai lahan itu disebut tetap bersikeras, bahkan mencoba memasukkan material batubata menggunakan truk saat warga sedang melakukan kerja bakti.
Melihat situasi ini, KH Muhammad Nuh menyampaikan keprihatinannya dan meminta agar pihak yang bersangkutan menghormati niat baik masyarakat untuk menghidupkan kembali madrasah tersebut sebagai pusat pendidikan dan kegiatan keagamaan.
“Saya berharap agar pemerintah daerah dan aparat keamanan yang juga hadir pada pertemuan 9 Oktober 2025 dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta melindungi masyarakat dari segala bentuk tekanan dan intimidasi,” tegasnya.
