Jakarta, wartaindonesia.org — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), Kementerian ATR/BPN menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti oleh 88 Satuan Kerja (Satker) dari seluruh Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (20/8/2025) ini dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi. Dalam arahannya, Pudji menekankan pentingnya penyamaan persepsi antar-Satker agar pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Untuk mencapainya, kita harus memiliki dasar komitmen, profesionalisme, dan integritas. Semua itu akan berpengaruh dan bergantung pada hasil yang berkualitas, akuntabel, dan bermanfaat,” ujar Pudji.
Ia menambahkan, ILASPP bukan sekadar proyek, melainkan instrumen penting untuk memperkuat sistem administrasi pertanahan dan perencanaan tata ruang di Indonesia. Oleh karena itu, setiap Satker dituntut memahami mekanisme tata kelola anggaran dengan baik, sehingga pelaksanaan program dapat optimal dan tepat sasaran.
Melalui kegiatan Bimtek ini, diharapkan 88 Satker peserta dapat mengimplementasikan pedoman yang diberikan, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara efektif. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam membangun birokrasi yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. (REL/BS/KSR)
