Jakarta, wartaindonesia.org – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa Reforma Agraria bukan hanya soal legalisasi aset semata, tetapi juga harus dibarengi dengan penataan akses agar masyarakat benar-benar merasakan dampak peningkatan ekonomi.
Hal ini disampaikan Wamen Ossy saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Penataan Agraria Semester I Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (31/07/2025).
Dalam kegiatan yang dihadiri jajaran kementerian dan pemangku kepentingan terkait tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi antara penataan aset dan akses sebagai satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan.
“Penataan aset, seperti legalisasi tanah, memberikan pengakuan hukum atas kepemilikan. Namun tanpa penataan akses, masyarakat hanya akan memiliki sertipikat tanpa memiliki peluang nyata untuk meningkatkan taraf hidup,” tegas Ossy.
Penataan akses dalam konteks Reforma Agraria, lanjutnya, mencakup berbagai upaya peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Mulai dari pendampingan usaha, pelatihan, kemudahan akses pembiayaan, hingga keterhubungan dengan pasar.
“Reforma Agraria harus menyentuh aspek keberlanjutan. Bukan hanya selesai saat tanah dibagikan atau disertifikasi, tapi bagaimana tanah itu menjadi modal untuk kehidupan yang lebih baik,” jelasnya.
Wamen Ossy juga menyoroti pentingnya evaluasi rutin terhadap pelaksanaan Reforma Agraria, agar pelaksanaannya tetap sesuai tujuan, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan yang berkembang di lapangan. Ia mendorong seluruh jajaran kementerian dan mitra daerah untuk tidak hanya fokus pada angka capaian, tetapi juga kualitas dampaknya bagi masyarakat penerima manfaat.
Kegiatan Monev ini juga menjadi bagian dari penguatan arah kebijakan Reforma Agraria tahun 2025, yang menekankan pendekatan partisipatif dan kolaboratif antara pusat dan daerah. Kementerian ATR/BPN terus mendorong agar setiap kabupaten/kota membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang aktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Tak hanya itu, integrasi data pertanahan, peta indikatif Reforma Agraria, serta sinergi lintas sektor dengan kementerian lain juga menjadi perhatian utama dalam mendorong keberhasilan program ini secara menyeluruh.
“Reforma Agraria adalah agenda strategis nasional. Kesuksesannya ditentukan oleh kemampuan kita membangun kolaborasi antarlembaga dan memastikan masyarakat sebagai subjek utama perubahan,” pungkas Wamen ATR/Waka BPN. (REL/BS/KSR)
