Pematangsiantar, Wartaindonesia.org – Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pematangsiantar menerima kegiatan monitoring pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan setiap proses pelayanan pertanahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.
Monitoring tersebut bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagai salah satu tahapan penting dalam proses administrasi pertanahan. Melalui kegiatan ini, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara memberikan pendampingan sekaligus memastikan pelaksanaan PTP di Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar telah memenuhi standar teknis dan regulasi yang berlaku.
Pertimbangan Teknis Pertanahan memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah agar selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Kajian teknis yang akurat menjadi landasan penting untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban administrasi pertanahan, serta meminimalkan potensi konflik pemanfaatan lahan.
Selain itu, penerapan Pertimbangan Teknis Pertanahan yang tepat juga menjadi salah satu instrumen dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan aspek tata ruang, lingkungan, dan ketentuan hukum, setiap pemanfaatan tanah diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan pembangunan.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar menegaskan bahwa kegiatan monitoring menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas sekaligus mendorong peningkatan profesionalisme aparatur di lingkungan Kantor Pertanahan.
Sejalan dengan komitmen tersebut, Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar terus berupaya mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui pembangunan Zona Integritas.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen institusi dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pertanahan yang semakin cepat, mudah, dan berkualitas.
Melalui sinergi dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar optimistis mampu terus meningkatkan mutu pelayanan pertanahan sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pertanahan yang tertib, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(BS/KSR)
