Aceh Utara – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi penopang kesehatan siswa, kini justru menuai protes keras di Aceh Utara.
Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Meunasah Tutong diduga menyajikan menu tak layak konsumsi mulai dari jambu busuk, telur busuk hingga ubi basi kepada siswa SDN 6 Lhoksukon pada Senin (02/03/2026).
Ironisnya, di tengah bukti foto dan rekaman suara wali murid yang meradang, pihak pengelola dapur justru berlindung di balik narasi “SOP”, sementara otoritas kesehatan setempat terkesan menutup-nutupi detail temuan di lapangan.
Protes Keras Wali Murid: “Mending Ditiadakan Saja!”
Dugaan kelalaian ini mencuat setelah sebuah rekaman suara wali murid SDN 6 Lhoksukon beredar luas. Dengan nada tegas dan kecet, ia memprotes kualitas makanan yang diterima anaknya.
” Ibu guru yang terhormat, anak kami hari ini dapat MBG telur busuk, jambunya busuk, ketelannya (ubi) keras. Apa makanan seperti itu? Tolong dibilang sama petugas MBG-nya, jangan sampai nanti kami melangkahi Bu Guru. Kalau MBG-nya seperti itu, mending ditiadakan saja!” ujar wali murid tersebut dalam rekaman yang diterima redaksi.
Klaim tersebut diperkuat dengan kiriman foto dari wali murid lainnya yang memperlihatkan kondisi jambu yang membusuk dan ubi yang telah basi.
Bantahan Dapur SPPG: Alibi di Balik Kulit Buah
Kepala Dapur SPPG Meunasah Tutong, Rena, saat dikonfirmasi pada Selasa (03/03/2026), menampik tudingan tersebut. Meski telah disodorkan bukti foto, ia justru memberikan pembelaan yang terkesan diplomatis namun kontradiktif.
“Untuk SOP telah kami terapkan Kami sortir buah untuk melihat busuk atau tidak. Jadi yang busuk sudah kami pisahkan,” klaim Rena.
Menariknya, Rena berdalih bahwa pihaknya tidak bisa memantau kondisi bagian dalam buah. “Untuk buah delima tampilan dari luar sudah bagus, mungkin di dalamnya kami tidak bisa membuka (membelah),” tambahnya. Namun, pernyataan ini memicu pertanyaan kritis: Bagaimana mungkin lembaga yang seharusnya melibatkan tenaga ahli gizi tidak mampu mendeteksi indikasi kerusakan pangan sebelum didistribusikan ke anak-anak?.
Kepala Puskesmas “Bungkam” Soal Detail Temuan
Sikap ambigu juga ditunjukkan oleh Kepala Puskesmas Lhoksukon, Ibnu Khaldun, S.K.M., M.Si. Meski mengakui adanya laporan serupa ditempat lain dan telah menerjunkan petugas ke SPPG, ia enggan merinci apa sebenarnya yang ditemukan di lapangan.
” Kalau untuk SDN 6 Lhoksukon, kami belum menerima Laporan, namun untuk laporan ditempat yang lain sudah kami tindaklanjuti, namun laporan lain tersebut, wali murid melapor secara pribadi, tidak secara umum, tapi kami sudah tindak lanjuti,” kata Ibnu.
Namun, saat didesak mengenai detail apakah benar ditemukan makanan busuk atau basi berdasarkan laporan yang diterima pihak puskesmas, Ibnu memilih tidak menjawab lagi.
Belajar dari Kasus Keracunan Bireuen
Ketegasan pihak terkait dalam mengawasi MBG di Aceh Utara kini dipertanyakan. Publik masih ingat betul kejadian tragis di Bireuen baru-baru ini, di mana sejumlah siswa/i harus dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan MBG.
Masyarakat kini menagih transparansi. Jika fungsi pengawasan dari Puskesmas dan kualitas produksi dari SPPG hanya sebatas “pembelaan di atas kertas”, maka program MBG yang didanai negara ini bukan lagi menjadi solusi gizi, melainkan ancaman kesehatan bagi generasi masa depan di Aceh Utara.
Pewarta: Fadly P.B
