Medan, Jum’at 29 Agustus 2025 – Delegasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SPSI AGN Sumatera Utara bertemu Gubernur Sumut, Bobby Nasution, di Medan. Dalam pertemuan tersebut, beberapa perwakilan buruh menyampaikan sejumlah persoalan penting yang perlu segera mendapat perhatian, mulai dari kesejahteraan, upah dan keselamatan kerja hingga regulasi papan reklame.
Salah seorang Delegasi, Putra Pratama, mewakili Ketua DPD SPSI AGN Sumut T. M. Yusuf, membawa tiga poin utama dalam agenda audiensi.
Fokus Perlindungan Buruh
Putra menegaskan bahwa dalam tiga tahun terakhir, pihaknya aktif mengawal isu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di berbagai perusahaan. Ia menyebut masih banyak perusahaan yang lalai menerapkan standar Sistem K3, hingga berujung pada kecelakaan kerja.
“Kami meminta Gubernur memberi perhatian serius pada persoalan ini. Pengusaha yang lalai harus diberi sanksi tegas,” ujar Putra. Kamis (28/8/25).
Billboard Harus Taat Uji Riksa
Isu kedua yang diangkat adalah soal lemahnya pengawasan terhadap pendirian papan reklame/billboard di Kota Medan. Ini menyusul insiden tumbangnya billboard di depan Hotel Cambridge pada 12 Agustus lalu yang nyaris memakan korban.
DPD SPSI AGN Sumut menyarankan agar izin billboard tidak diterbitkan tanpa rekomendasi dari Kadisnaker Sumut, khususnya terkait Uji Riksa. Mereka juga meminta agar seluruh pengusaha billboard diwajibkan memiliki asuransi resmi dari BUMN asuransi, demi perlindungan publik.
Usulan Satgas K3 Non-Struktural
Sebagai langkah strategis, delegasi juga mengusulkan pembentukan Satgas Khusus K3 Non-Struktural di bawah koordinasi pemerintah provinsi. Satgas ini akan berperan dalam pengawasan langsung ke lapangan, untuk mencegah kecelakaan kerja yang sering luput dari pantauan instansi formal.
Respons Gubernur
Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan dukungan penuh dan akan segera melakukan koordinasi lintas sektor.
“Saya sangat mengapresiasi masukan ini. Isu K3 dan keselamatan publik adalah tanggung jawab bersama. Kita akan tindak lanjuti, termasuk opsi membentuk Satgas,” ujar Bobby.
Pertemuan ini menjadi bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi buruh dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan masyarakat yang terlindungi.
