Medan, 29 Juni 2025 — Harapan besar masyarakat Kecamatan Dolok (Sipiongot), Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang sempat bangkit pasca kunjungan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, kini terguncang. Pasalnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Sumatera Utara, Muhammad Fakih Hasibuan, S.Ag., menyampaikan kekecewaan mendalam. Ia menilai bahwa kasus tersebut mencederai kepercayaan masyarakat, terutama warga yang telah puluhan tahun menanti akses jalan yang layak.
“Belum habis rasa bahagia masyarakat atas kunjungan Gubernur yang sempat membawa harapan baru, kini masyarakat Dolok harus menerima kenyataan pahit. Infrastruktur yang diimpikan justru dijadikan ladang korupsi,” ujar Fakih.
Fakih juga menyampaikan kekhawatiran atas terhambatnya proyek pengaspalan jalan lintas Janji Manahan–Sipiongot dan wilayah sekitarnya akibat kasus tersebut. Ia merinci lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, yakni:
Topan Obaja Putra Ginting (TOP) – Kadis PUPR Provinsi Sumut, Rasuli Efendi Siregar (RES) – Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, Heliyanto (HEL) – PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, M. Akhirun Pilang (KIR) – Direktur Utama PT DNG, M. Rayhan Dulasmi Pilang (RAY) – Direktur PT RN
Mereka diduga terlibat dalam praktik korupsi proyek infrastruktur jalan senilai Rp231,8 miliar, di mana TOP disinyalir menerima uang suap sebesar 4–5 persen, atau sekitar Rp8 miliar, sebagai imbalan atas upaya meloloskan perusahaan pemenang tender.
“Kekecewaan masyarakat Kecamatan Dolok sangat mendalam. Harapan yang selama ini mereka genggam erat akan hadirnya perubahan dan kehidupan yang lebih layak hancur perlahan. Mereka telah lama menanti pembangunan jalan sebagai denyut nadi kehidupan. Kini, harapan itu seakan layu sebelum mekar, menyisakan pilu dan keletihan yang tak terucapkan,” tegas Fakih.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kasus ini harus menjadi perhatian serius dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, agar pembangunan di Sumatera Utara tidak hanya menjadi slogan politik, tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.
Sebagai Wakil Ketua IPNU Sumut, Fakih juga menyampaikan harapan agar Gubernur Bobby Nasution tetap konsisten dalam komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur di daerah.
“Kami percaya Bapak Gubernur tidak akan mengecewakan masyarakat. Kami sangat berharap proyek pembangunan jalan dari Kota Pinang, Gunung Tua, hingga Jalan Lintas Janji Manahan – Sipiongot dan sekitarnya tetap dilanjutkan. Akses jalan yang layak adalah kebutuhan mendesak kami saat ini,” pungkasnya.
