“Saya ingin menekankan kepada kita semua, supaya kita sama-sama berkomitmen untuk melaksanakan program-program yang sudah kita rencanakan, sesuai dengan rencana yang telah kita tetapkan. Kendala dan masalah itu biasa dalam suatu organisasi, tapi kita juga harus melakukan evaluasi internal,” tegas Pudji Prasetijanto Hadi, di Ruang Rapat Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Pada pertemuan yang berlangsung secara daring dan luring ini, Sekjen Kementerian ATR/BPN mengakui masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan program di lapangan. Untuk menghadapi hambatan, menurutnya yang paling penting adalah kemampuan setiap unit kerja melakukan evaluasi internal secara jujur dan objektif.
“Kami di Sekretariat Jenderal mengumpulkan dan mengompilasi hasil program dan serapan anggaran. Pelaksana utamanya adalah Teman-teman di unit teknis, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, masing-masing pihak perlu melakukan evaluasi internal, agar kita tahu di mana letak masalahnya dan bagaimana memperbaikinya,” lanjut Sekjen Kementerian ATR/BPN.
Pudji Prasetijanto Hadi menekankan, evaluasi seperti ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan menjadi instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. “Kita harus menjaga agar pelaksanaan program dan serapan anggaran berjalan sesuai dengan program yang sudah dirancang,” tegasnya.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, juga sepakat bahwa evaluasi yang dilakukan jadi momentum memperkuat koordinasi internal ATR/BPN. Evaluasi Kinerja Triwulan II akan berlangsung selama tiga hari, dari 14-16 Juli 2025.
“Evaluasi ini adalah evaluasi wajib, yang kita laksanakan setiap triwulan, untuk melihat capaian kinerja dan pelaksanaan program, juga mempersiapkan pelaksanaan program ke depan agar lebih baik lagi,” pungkas Andi Tenri Abeng.
Pada Evaluasi Kinerja Triwulan II kali ini hadir pula secara daring untuk menyampaikan arahan kepada ribuan peserta dari Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati; Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Embun Sari; serta Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Jonahar. Turut hadir, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN beserta jajaran. (REL/BS/KSR)
