Jakarta, wartaindonesia.org — Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi hasil, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya untuk meraih predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, saat membuka Webinar Nasional bertajuk “Langkah-Langkah Menuju Predikat SAKIP A”, Selasa (17/6/2025). Menurutnya, SAKIP merupakan instrumen strategis dalam memastikan program kerja kementerian selaras dengan arah pembangunan nasional serta memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
“Hasil dari penilaian kementerian/lembaga dan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa nilai SAKIP kita cenderung meningkat dalam dua tahun terakhir. Namun, pencapaian predikat A membutuhkan kerja bersama, perubahan pola pikir, dan budaya kinerja yang benar-benar terukur,” tegas Pudji.
Dalam paparannya, Pudji menekankan pentingnya integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja yang fokus pada outcome (hasil), bukan hanya output (keluaran). Ia mengajak seluruh jajaran di lingkungan ATR/BPN, baik pusat maupun daerah, untuk memahami substansi SAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
“SAKIP bukan hanya soal laporan, tapi bagaimana setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Ini tentang membangun kepercayaan publik,” lanjutnya.
Webinar ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN-RB, BPKP, serta akademisi, dan diikuti oleh para pejabat eselon I dan II, kepala kantor wilayah, hingga kepala kantor pertanahan di seluruh Indonesia secara daring.
Dengan komitmen ini, Kementerian ATR/BPN menunjukkan langkah konkret dalam membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi hasil guna mendukung percepatan reforma agraria, sertifikasi tanah, serta tata ruang yang berpihak pada masyarakat. (REL/BS/KSR)
