Padang, wartaindonesia.org — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan dan tata ruang di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja ke Istana Gubernur Sumbar, Senin (28/4).
Dalam pertemuan yang dihadiri para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat tersebut, Menteri Nusron menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan guna menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat dan negara.
“Pemerintah ingin mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Kita ingin masyarakat tetap memiliki akses atas tanah, sementara aset negara tetap terjaga,” ujar Nusron dalam pernyataannya.
Ia menambahkan, kepastian hukum atas kepemilikan tanah merupakan fondasi utama untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai krusial dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria, mulai dari sengketa lahan hingga penataan ruang yang belum optimal.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari agenda nasional Kementerian ATR/BPN untuk mendorong reformasi agraria di berbagai daerah, khususnya wilayah yang memiliki kompleksitas persoalan tanah seperti Sumatera Barat.
“Melalui kerja bersama, kita berharap masyarakat tidak hanya mendapatkan hak atas tanah, tapi juga perlindungan hukum dan kepastian dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan,” tegasnya. (REL/BS)
