Makassar, wartaindonesia.org – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat proses sertipikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Dalam kunjungannya ke Makassar pada Sabtu (12/4/2025), Nusron menekankan pentingnya pendekatan aktif kepada para kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, guna menyukseskan program strategis nasional tersebut.
“Perlu pendekatan kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Minimal minta subsidi, khususnya untuk PTSL yang menyasar masyarakat miskin ekstrem. Jadi mereka terbantu karena setidaknya aset (tanah) mereka terjaga,” ujar Nusron Wahid di hadapan jajaran Kanwil BPN Sulsel.
Ia menambahkan, kolaborasi antara BPN dan pemerintah daerah menjadi kunci utama untuk mempercepat legalisasi aset masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem. Dengan adanya subsidi dari Pemda, biaya yang ditanggung masyarakat dalam proses sertipikasi tanah bisa ditekan, sehingga mendorong inklusi kepemilikan tanah yang sah dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan.
Program PTSL sendiri merupakan upaya pemerintah untuk melakukan percepatan pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia secara sistematis, lengkap, dan menyeluruh. Nusron berharap, melalui dukungan dari Pemda, Provinsi Sulawesi Selatan dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan PTSL yang efektif dan berkeadilan. (REL/BS)
