MEDAN-wartaindonesia.org. Ada pepatah politik yang barangkali perlu diperbarui: kalau masalah belum selesai, jangan buru-buru pulang. Sebab, mungkin masih ada rapat, konferensi pers, komentar pengamat, dan tentu saja—perdebatan di media sosial!
Polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memasuki babak baru. Mahkamah Konstitusi (MK), pada 6 Oktober 2026, menyatakan permohonan terkait persyaratan pendidikannya tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Namun, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya melalui perkara tersebut.
Nah, di sinilah cerita politik menjadi menarik. Putusan sudah dibacakan, tetapi diskusi belum bubar. Mikrofon masih menyala, kamera masih merekam, dan para pemain politik tampaknya belum ingin turun panggung.
Babak Pertama: Bola Panas Berpindah ke Senayan
Sebagian politisi mulai membicarakan kemungkinan penggunaan hak angket atau pembentukan panitia khusus (pansus). Sebagian lainnya meminta agar putusan dipelajari lebih dahulu dan persoalannya dikaji melalui komisi DPR yang berwenang.
Kalau diibaratkan pertandingan sepak bola, wasit sudah meniup peluit untuk satu babak, tetapi pemain masih memperdebatkan rekaman VAR. Bedanya, dalam politik, yang diperdebatkan bukan sekadar bola masuk atau tidak masuk, melainkan aturan, dokumen, kewenangan, dan kepercayaan masyarakat.
Pertanyaannya: DPR akan menjadi pengawas yang bekerja berdasarkan bukti, atau justru berubah menjadi panggung baru untuk adu pernyataan?
Tentu, kita tidak boleh langsung menuduh siapa pun mempunyai agenda tersembunyi. Tetapi masyarakat berhak bertanya: apakah langkah politik yang diusulkan benar-benar untuk memperjelas persoalan, atau sekadar mencari momentum agar nama partai kembali menghiasi berita?
Itulah seni membaca politik: tidak gampang percaya, tetapi juga tidak asal curiga.
Babak Kedua: Hak Angket atau Angkat Alis?
Hak angket bukan barang pajangan di lemari parlemen. Ia merupakan instrumen pengawasan yang memiliki dasar dan prosedur konstitusional. Karena itu, penggunaannya perlu disertai alasan yang jelas, ruang lingkup pemeriksaan yang tepat, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kalau memang ada persoalan administrasi pencalonan yang perlu dijelaskan, DPR dapat memulai dengan meminta keterangan dari lembaga terkait melalui mekanisme yang sesuai. Jika kemudian terdapat dasar yang cukup untuk langkah lebih jauh, barulah mekanisme berikutnya dipertimbangkan.
Jangan sampai baru muncul usulan, publik sudah disuguhi trailer pemakzulan, padahal film hukumnya belum tentu sampai ke babak itu.
Hak angket pun tidak otomatis berarti pemakzulan. Proses pemberhentian presiden atau wakil presiden memiliki persyaratan dan tahapan tersendiri dalam UUD 1945. Jadi, jangan sampai istilah konstitusi diperlakukan seperti menu prasmanan: ambil yang paling menarik, tinggalkan yang dianggap kurang enak.
Babak Ketiga: Intrik di Balik Senyum Politik
Dalam politik, sebuah pernyataan bisa memiliki banyak lapisan. Ada yang berbicara karena meyakini pentingnya pengawasan. Ada yang ingin menjaga sikap partai. Ada pula yang mungkin sedang menghitung dampak politik dari setiap langkah.
Namun, tanpa bukti, kita tidak berhak memastikan motif seseorang. Yang bisa kita nilai adalah argumentasi, tindakan, konsistensi, dan hasil kerjanya.
Di sinilah publik harus cerdas. Jangan mudah terpukau oleh pidato yang lantang, tetapi periksa apakah langkahnya benar-benar menghasilkan kejelasan. Jangan pula langsung percaya bahwa setiap kritik adalah perjuangan suci atau setiap pembelaan adalah upaya menutupi sesuatu.
Dalam politik, yang perlu diuji bukan hanya siapa yang berbicara, melainkan juga apa buktinya dan apa konsekuensinya.
Babak Keempat: Gen Z Jangan Cuma Jadi Penonton
Bagi Gen Z, polemik ini mungkin muncul di TikTok, Instagram, atau grup percakapan dengan berbagai judul sensasional. Ada yang langsung berkomentar, ada yang membuat meme, dan ada yang ikut berdebat sampai lupa tugas kuliah atau pekerjaan.
Humor politik sah-sah saja. Bahkan, kadang meme lebih cepat menjelaskan keganjilan politik daripada pidato satu jam. Tetapi jangan sampai scrolling lebih rajin daripada membaca sumber aslinya.
Viral bukan berarti valid. Banyak yang membagikan belum tentu benar. Dan berbeda pendapat bukan berarti harus saling menyerang.
Gen Z perlu menjadi generasi yang kritis, bukan sekadar reaktif. Periksa fakta, baca putusan secara utuh, dan bedakan antara dugaan, pendapat, serta kesimpulan hukum. Sebab, demokrasi tidak membutuhkan jutaan komentar yang seragam; demokrasi membutuhkan warga yang berani berpikir.
Penutup: Rakyat Jangan Cuma Kebagian Tiket Menonton
Pada akhirnya, polemik ini harus menghasilkan kejelasan, bukan sekadar menambah episode drama politik.
Jika DPR memutuskan melakukan pengawasan, lakukan dengan transparan, berdasarkan hukum, dan berorientasi pada kepentingan publik. Jika mekanisme lanjutan tidak memenuhi dasar yang diperlukan, sampaikan alasannya secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana lembaga negara bekerja dan mengapa suatu keputusan diambil.
Sebab, rakyat memiliki urusan yang tidak kalah penting: mencari pekerjaan, membayar kebutuhan rumah tangga, menyekolahkan anak, mengakses layanan kesehatan, dan berharap hukum berlaku adil bagi semua.
Jangan sampai para elite sibuk menghitung langkah politik, sementara rakyat sibuk menghitung sisa uang belanja.
Maka, kita kembali pada rumus S-3: Santai menghadapi kegaduhan, agar akal sehat tidak ikut pensiun. Serius memeriksa fakta dan mengawal kekuasaan, agar hukum tidak menjadi alat permainan. Selesai dengan keputusan yang jelas dan tindakan yang bertanggung jawab, agar persoalan tidak terus diputar seperti sinetron tanpa episode terakhir.
Karena politik boleh penuh strategi, tetapi negara bukan papan catur milik elite. Rakyat bukan sekadar penonton, dan jabatan publik bukan kursi empuk untuk dinikmati tanpa pertanggungjawaban.
Boleh berpolitik dengan siasat, tetapi jangan menyiasati kebenaran. Boleh berbeda kepentingan, tetapi jangan melupakan kepentingan rakyat.
- Penulis : Tauhid Ichyar
- Pemerhati Lingkungan dan Sosial Masyarakat
