Palembang, wartaindonesia.org – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melakukan kunjungan kerja ke Kota Palembang, Sumatra Selatan, untuk memimpin Rapat Koordinasi Pertanahan dan Tata Ruang bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Sumatra Selatan, Rabu (8/10/2025).
Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pertanahan dan penataan ruang yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan. Melalui rapat koordinasi ini, Menteri ATR/BPN menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna mempercepat penyelesaian berbagai isu strategis, seperti sertifikasi tanah, penyelesaian konflik agraria, serta pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Sumatra Selatan.
Dalam arahannya, Nusron Wahid menyampaikan bahwa kebijakan pertanahan dan tata ruang harus menjadi fondasi utama pembangunan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengintegrasikan program reforma agraria dan perencanaan tata ruang ke dalam strategi pembangunan wilayah masing-masing.
“Penyelenggaraan reforma agraria dan penataan ruang bukan hanya soal administrasi lahan, tetapi juga tentang keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah agar pelaksanaannya berdampak langsung bagi rakyat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah untuk membahas berbagai tantangan teknis di lapangan, termasuk percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), optimalisasi penggunaan lahan produktif, serta upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Melalui kunjungan kerja ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus hadir di daerah, memastikan kebijakan pertanahan dan tata ruang dapat berjalan efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatra Selatan. (REL/BS/KSR)
