“Kami senang menjadi tuan rumah program ini, yang memberikan kesempatan bagi kedua negara kita untuk bertukar pengetahuan dan berbagi pengalaman dalam memodernisasi administrasi pertanahan kita,” ujar Wamen Ossy saat menyambut delegasi dari Nepal dan perwakilan World Bank.
Dalam pertemuan ini, Wamen Ossy menjelaskan soal progres pendaftaran pertanahan di Indonesia. Sejak peluncuran program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2017, pendaftaran tanah di Indonesia mengalami peningkatan percepatan yang sangat signifikan.
“Kami dapat melakukan sertipikasi 5-10 juta bidang tanah per tahun. Saat ini telah tercapai 122,9 juta bidang tanah yang telah terdaftar, dengan total 96,7 juta bidang tanah telah diterbitkan sertipikatnya sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah,” ujar Wamen Ossy.
Lebih lanjut, Wamen Ossy juga bicara soal pentingnya penguatan pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang melalui penguatan sistem dan sumber daya manusia (SDM).
“Tentu saja teknologi berperan penting saat ini. Transformasi digital, kami yakin, dapat membawa peningkatan yang signifikan dalam hal transparansi dan efisiensi. Namun, kami juga yakin bahwa hal ini harus didukung oleh tata kelola yang kuat, perlindungan data yang tangguh, dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan bagi staf dan pemangku kepentingan,” terang Wamen Ossy.
Joint Secretary, Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation (MoLMCPA) Nepal, Ganesh Prasad Bhatta, mengungkapkan bahwa pihaknya ingin memahami bagaimana praktik administrasi pertanahan yang tengah dijalankan oleh Indonesia. Mulai dari nasional, provinsi, hingga ke tingkat kota.
“Selain itu juga kami berharap dapat mempelajari mengenai inovasi dalam pemetaan kadastral, seperti halnya teknik akuisisi data menggunakan drone dan satelit, dan begitu juga integrasinya pada pendaftaran pertanahan, valuasi (zona nilai tanah, red) dan sistem perpajakan,” jelas Ganesh Prasad Bhatta.
Menurutnya, banyak hal yang dapat dipelajari dan dieksplorasi dari sistem administrasi pertanahan yang dijalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia. “Indonesia telah mengelola pertanahan dengan baik. Daratan Indonesia saja 15 kali lebih besar daripada daratan kami. Bahkan Kementerian ATR/BPN mengelola 5-10 juta bidang tanah per tahun, sedangkan capaian tanah kita saat ini hanya sekitar 35-40 juta bidang tanah. Kami ingin mengadopsi key lesson ini untuk roadmap pertanahan kami di Nepal,” ungkap Ganesh Prasad Bhatta.
Learning Exchange akan berlangsung dari 11-15 Agustus 2025. Kegiatan ini juga berlanjut dengan kunjungan ke beberapa tempat, mulai dari kunjungan ke Badan Informasi Geospasial, field visit ke Kantor Pertanahan Kulon Progo, kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, dan field visit ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam pertemuan kali ini, hadir mendampingi Wamen Ossy, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi. Kegiatan ini juga diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (REL/BS/KSR)
