Jakarta, wartaindonesia.org – Sebelum sertipikat tanah diterbitkan, terdapat proses krusial yang menjadi fondasi administrasi pertanahan di Indonesia: pengukuran tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menaruh perhatian serius pada tahapan ini dengan terus berinovasi dalam penyediaan alat ukur modern demi menjamin akurasi data pertanahan.
Dalam unggahan resmi di akun Instagram @kementerian.atrbpn, Kementerian ATR/BPN memperkenalkan kepada publik sejumlah alat ukur yang digunakan oleh jajarannya dalam kegiatan pengukuran tanah. Seiring perkembangan teknologi, perangkat yang digunakan pun semakin canggih untuk menghasilkan data yang presisi, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Beberapa alat ukur yang ditampilkan dalam infografis meliputi:
- Theodolite: alat klasik namun akurat untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal.
- Total Station: perangkat multifungsi yang menggabungkan pengukuran sudut dan jarak secara elektronik.
- Global Navigation Satellite System (GNSS): teknologi berbasis satelit yang memungkinkan pengukuran titik koordinat dengan presisi tinggi, bahkan di lokasi yang sulit dijangkau.
- Drone atau UAV (Unmanned Aerial Vehicle): digunakan untuk pemetaan wilayah luas secara efisien melalui foto udara resolusi tinggi.
- Laser Scanner: alat mutakhir yang mampu menangkap data spasial dalam bentuk tiga dimensi secara detail.
Penggunaan teknologi tersebut tidak hanya mempercepat proses pengukuran, tetapi juga mendukung target pemerintah dalam mewujudkan sistem pertanahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.
“Kami terus berkomitmen untuk menghadirkan data pertanahan yang akurat sebagai dasar hukum yang kuat bagi masyarakat. Teknologi pengukuran adalah salah satu ujung tombak pelayanan kami,” demikian keterangan dalam unggahan tersebut.
Melalui informasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya tahapan pengukuran tanah dan bagaimana Kementerian ATR/BPN mengupayakan kualitas terbaik dalam setiap prosesnya.
Simak infografis lengkapnya di akun Instagram resmi Kementerian ATR/BPN: klik di sini. (REL/BS/KSR)
