“Saya berharap anggaran dalam proyek ini digunakan sebaik-baiknya dan semua target yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Kita harus memastikan pemberi anggaran merasa puas dan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaannya,” tegas Pudji Prasetijanto Hadi.
Proyek ILASP yang berlangsung dari 2025 hingga 2029 ini, melibatkan kolaborasi dengan sejumlah kementerian/lembaga, di antaranya Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri. Sehubungan dengan itu, Pudji Prasetijanto Hadi menggarisbawahi soal pembagian tanggung jawab yang jelas dalam penggunaan anggaran, termasuk dalam penanganan dana yang masih terblokir.
Ia juga mengingatkan potensi terjadinya duplikasi kegiatan dalam pelaksanaan proyek ILASP. Oleh karena itu, Pudji Prasetijanto Hadi meminta seluruh perkembangan proyek dilaporkan secara terbuka dan berkala. “Kalau ada hambatan dalam pelaksanaan, segera sampaikan agar kita bisa mencari solusi bersama. Ini adalah tanggung jawab kita, tidak hanya kepada pemberi pinjaman, tetapi juga kepada negara,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, yang memoderatori rapat menyampaikan bahwa evaluasi proyek ILASP akan dilakukan rutin setiap dua minggu sekali. Evaluasi berkala ini bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai target serta memberikan hasil yang berdampak nyata bagi sektor pertanahan dan tata ruang.
Rapat ini dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta jajaran terkait di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Seluruh perwakilan satuan kerja turut memaparkan progres kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan dalam rangkaian Proyek ILASP. (REL/BS/KSR)
