JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya melayani pengaduan masyarakat dengan sepenuh hati. Arahan ini disampaikan dalam pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh jajaran secara daring pada Senin (6/1/2025).
“Semua pengaduan harus ditangani dengan hati, dilayani dengan baik, dan dijawab dengan cara yang memuaskan. Jangan menjawab aduan masyarakat dengan asal-asalan atau hanya sekadar memenuhi standar birokrasi. Kalau perlu, pengaduan ditindaklanjuti hingga ke rumah pengadu,” tegas Menteri Nusron.
Ia juga menyoroti data dari layanan Lapor Mas Wapres yang menunjukkan tingginya keluhan masyarakat terkait masalah pertanahan. Berdasarkan laporan yang diterima Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, terdapat sekitar 300 hingga 370 aduan pertanahan dari total 1.000 laporan harian.
“Banyak pengaduan soal tanah yang sebenarnya sudah diajukan ke kantor pertanahan, tetapi masih diadukan kembali melalui Lapor Mas Wapres. Apa maknanya? Apakah jawaban dari petugas pengaduan di BPN belum memuaskan?” ujar Menteri Nusron.
Menyikapi hal ini, Menteri Nusron meminta seluruh jajarannya untuk mengoptimalkan pengelolaan aduan di masing-masing satuan kerja. Seluruh laporan atau surat pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal harus segera ditindaklanjuti secara serius. Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan aduan masyarakat kini menjadi salah satu indikator kinerja utama (Key Performance Indicator / KPI) yang akan dinilai dalam penilaian kinerja setiap satuan kerja di BPN.
“Dengan pengelolaan aduan yang baik, kita tidak hanya menyelesaikan masalah masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap instansi kita,” tambahnya.
Arahan ini menjadi bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan masyarakat merasa didengar dan dilayani dengan profesionalisme. (REL/BS)
