Karawang, wartaindonesia.org – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengadaan Tanah Akses Stasiun Kereta Cepat Indonesia-China di Kabupaten Karawang.
Rapat yang berlangsung pada Selasa (4/3), di Kantor Bupati Karawang ini juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas solusi percepatan pengadaan tanah guna mendukung aksesibilitas menuju stasiun Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) di wilayah Karawang.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan proses pengadaan tanah berjalan sesuai regulasi, transparan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dan pembangunan infrastruktur nasional.
“Pengadaan tanah harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, memperhatikan hak-hak masyarakat, serta mendukung percepatan proyek strategis nasional ini,” ujar Nusron.
Sementara itu, Menteri Perhubungan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta pemangku kepentingan lainnya agar akses ke stasiun kereta cepat bisa segera terwujud dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Gubernur Jawa Barat juga menyatakan dukungannya terhadap kelancaran proyek ini, mengingat Karawang menjadi salah satu titik strategis dalam pengembangan kawasan industri dan konektivitas transportasi di Jawa Barat.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak terkait dapat segera menuntaskan kendala pengadaan tanah sehingga akses menuju Stasiun KCJB Karawang dapat segera dibangun dan meningkatkan mobilitas serta pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. (REL/BS)