MEDAN, Wartaindonesia.org- KH. Muhammad Nuh, MSP selaku anggota DPD RI Asal Sumatera Utara, menggelar diskusi publik bertajuk “PPN 12%, Antara Keadilan dan Ketimpangan” di Aula Kantor DPD RI Sumatera Utara, Jalan Gajah Mada Medan, Sabtu (4/1/2025). Menurut Muhammad Nuh, diskusi ini digelar sebagai respon keluhan dan kekhawatiran masyarakat akan naiknya semua kebutuhan sebagai imbas naiknya PPN, apalagi mahasiswa sudah turun demonstrasi diberbagai titik, Karena kebijakan pemerintah ini.
“Perlu ada upaya agar masyarakat kita bisa memahami kebijakan ini secara proposional. Karena seperti yang ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pajak 12% hanya untuk barang mewah,” kata Muhammad Nuh.
Sosok santri Alumni pesantren ini, menceritakan, saat dirinya baru menjadi anggota DPD RI periode pertama pada 2019 lalu, dia sowan ke salah seorang kyai di Jawa Barat. “Sang Kyai memberi nasehat kepada saya. Jaga diri, jaga moral, sampaikan kepada masyarakat apa yang memang sebenarnya terjadi,” ujarnya
Ia juga menambahkan, opini sangat penting untuk mengontrol kebijakan. Dulu pernah ada RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) tapi karena banyak opini yang menentang waktu itu, alhamdulillah RUU tidak jadi disahkan,” ungkap Nuh.
Dia berharap, forum ini dapat menambah wawasan semua yang hadir. “Semoga dengan kontrol kita semua, melalui kerja nyata maupun melalui media sosial tehadap kebijakan pemerintah dapat terus berjalan dengan baik, agar indonesia emas 2045 dapat terwujud,” harapnya.
Sementara Ustad H Hidayatullah SE, anggota DPR RI dari Fraksi PKS periode 2019-2024, dalam penjelasannya mengatakan, paska pandemi Covid-19 ekonomi Indonesia terpuruk. Dalam kondisi terpuruk itu pula malah PPN diusulkan naik paling lambat Januari 2025.
Rezim tahu persis bahwa rakyat akan tahan banting dengan kebijakan PPN 12%. Pun begitu, rezim juga tahu betul cara meredam mahasiswa yang aktif berdemonstrasi,” bebernya.
“Karena sistem kapitalis yang kita pakai saat ini, kalaupun pajak tidak naik, kita juga akan tatap defisit,” imbuh kader senior PKS ini.
Pemateri lainnya dalam diskusi publik ini, Dr Rita Handayani, menjelaskan tentang impact positif dan negatif dari kenaikan PPN menjadi 12%. Ia juga mejelaskan secara teori, kalau pajak naik maka daya beli akan turun.
Diskusi ini dihadiri perwakilan dari MUI Kota Medan, Persis Sumut, Matlaul Anwar Sumut, Al Itidhaiyah, Muhammadiyah, PUI, KAHMI, Syarikat Islam, SANS, Kelompok Tani, kelompok nelayan, Presma UINSU, Presma Unimed, dan Sutias Handayani. (red)
