Pematangsiantar, wartaindonesia.org – Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pematangsiantar dan Dinas Pertanian Kota Pematangsiantar dalam rangka pemutakhiran data Lahan Baku Sawah (LBS), Jumat (20/2/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan data luas dan lokasi sawah di wilayah Kota Pematangsiantar terverifikasi, akurat, dan sesuai kondisi riil di lapangan.
Koordinasi lintas sektor tersebut difokuskan pada sinkronisasi data spasial dan tekstual terkait lahan sawah yang masih aktif maupun yang berpotensi mengalami alih fungsi. Pemutakhiran LBS dinilai krusial karena menjadi dasar dalam perencanaan tata ruang, perlindungan lahan pertanian, serta pengambilan kebijakan ketahanan pangan di tingkat daerah.
Dalam pertemuan itu, masing-masing instansi memaparkan data yang dimiliki, termasuk peta bidang tanah, informasi tata ruang, hingga data produksi dan sebaran lahan pertanian. Proses pencocokan dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan data administratif dengan kondisi aktual di lapangan.
Perwakilan Kantor Pertanahan menegaskan bahwa validitas data LBS sangat menentukan arah kebijakan pembangunan. “Data yang akurat akan meminimalkan tumpang tindih pemanfaatan lahan dan memperkuat perlindungan terhadap sawah yang harus dipertahankan,” ujarnya.
Sementara itu, Dinas PUTR menekankan pentingnya keselarasan antara data pertanahan dan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Sinkronisasi ini diharapkan mampu mencegah potensi konflik pemanfaatan ruang, terutama pada kawasan yang rawan perubahan fungsi.
Dinas Pertanian juga menyoroti bahwa pemutakhiran LBS berdampak langsung pada kebijakan sektor pertanian, termasuk penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) serta perhitungan potensi produksi padi di daerah.
Pemutakhiran Lahan Baku Sawah bukan sekadar pembaruan angka statistik. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi instrumen pengendalian alih fungsi lahan yang kerap menjadi tantangan di tengah pertumbuhan perkotaan. Dengan data yang terverifikasi dan terintegrasi, pemerintah daerah memiliki pijakan yang kuat dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan ketahanan pangan.
Melalui koordinasi ini, Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar bersama instansi terkait menegaskan komitmennya untuk membangun sistem data pertanahan dan pertanian yang akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi kebijakan yang lebih presisi dan berkelanjutan di masa mendatang. (Red/BS/KSR)
