Aksi mahasiswa menolak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
Medan, Wartaindonesia.org — Lagi dan lagi, pimpinan DPRD Sumatera Utara kembali tidak berani menemui massa aksi dari Cipayung Plus Sumut yang menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumut pada Selasa, 18 November 2025. Ratusan kader dari berbagai organisasi mahasiswa — HIMMAH, IMM, KAMMI, GMKI, dan PMII — memadati halaman gedung dewan untuk menyuarakan tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto mencabut gelar pahlawan yang diberikan kepada Soeharto. (18 /11/ 2025)
Aksi yang dimulai sejak siang ini berlangsung dengan lantang, tertib, dan penuh semangat. Namun hingga orasi berakhir, tidak satu pun unsur pimpinan DPRD Sumut hadir untuk menemui massa. Sikap tutup pintu ini dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi publik, terutama generasi muda yang menginginkan keadilan sejarah ditegakkan.
Dalam aksinya, Cipayung Plus Sumut menegaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto merupakan langkah yang mencederai nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan perjuangan reformasi.
Para peserta aksi menyoroti kembali berbagai catatan kelam masa Orde Baru, di antaranya:
1. Pelanggaran HAM berat, termasuk penculikan dan penghilangan paksa aktivis prodemokrasi.
2. Rezim otoriter yang membungkam kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan hak berpendapat.
3. KKN yang terstruktur dan sistemik, menyebabkan kerugian besar bagi negara.
4. Pembantaian massal 1965-1966 dan pelanggaran HAM di Aceh, Timor Timur, Papua, serta daerah lainnya.
5. Represi terhadap gerakan mahasiswa, puncaknya tragedi 1998 yang merenggut nyawa mahasiswa di berbagai kampus.
Menurut massa aksi, rekam jejak tersebut sangat bertolak belakang dengan nilai moral, keberanian, dan integritas yang seharusnya melekat pada seorang Pahlawan Nasional.
Ketidakhadiran pimpinan DPRD Sumut dianggap mempermalukan lembaga legislatif. Para peserta aksi menyatakan bahwa DPRD seharusnya menjadi lembaga penampung aspirasi rakyat, bukan lembaga yang bersembunyi di balik pagar dan aparat.
“DPRD ini adalah rumah rakyat, tetapi hari ini justru menutup pintu untuk rakyat,” teriak KNS dalam aksi tersebut.
Para Ketua Organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Utara menyampaikan komentarnya
Ketua PW HIMMAH Sumut Kamaluddin Nazuli Siregar menyampaikan “Kami hadir bukan untuk gaduh, tetapi untuk menegakkan keadilan sejarah. Gelar pahlawan bukan pantas diberikan kepada figur yang melukai rakyat dan merusak demokrasi. Presiden Prabowo harus mendengar suara generasi muda dan mencabut gelar itu. Kami kecewa karena DPRD Sumut tidak berani berdiri bersama rakyat.”
Ketua DPD IMM Sumut Rahmat Taufiq Pardede menyampaikan “Aspirasi ini bukan sekadar sentimen, tetapi panggilan moral. Orde Baru adalah catatan kelam yang tidak bisa dibersihkan hanya dengan pemberian gelar. Kami menuntut negara berlaku adil pada sejarahnya sendiri. Hari ini, DPRD Sumut menunjukkan bahwa mereka bahkan tidak mampu berdialog dengan mahasiswa.”
Ketua KAMMI Sumut Irham Sadani Rambe Menyampaikan “Kami mengingatkan presiden bahwa kepahlawanan adalah simbol moral bangsa. Tidak ada keberanian dalam mempertahankan kekuasaan dengan represi dan pelanggaran HAM. KAMMI menolak pemutihan sejarah. Kami juga mengecam sikap pasif pimpinan DPRD Sumut yang memilih diam daripada mendengar.”
Ketua GMKI Sumut Crisye Sitorus menyampaikan “Di tengah upaya bangsa ini memperkuat demokrasi, pemberian gelar pahlawan kepada tokoh dengan sejarah pelanggaran HAM adalah langkah mundur. GMKI menegaskan bahwa keberpihakan kepada korban dan kebenaran harus diutamakan. Absennya pimpinan DPRD hari ini menunjukkan ketidakpekaan moral lembaga ini.”
Ketua PMII Sumut Agung Prabowo mengatakan“Kami berdiri untuk kebenaran dan kemanusiaan. Gelar pahlawan tidak boleh diberikan kepada sosok yang mengarahkan negara pada otoritarianisme. PMII menolak glorifikasi yang menyesatkan sejarah. Dan kami sangat menyayangkan sikap DPRD Sumut yang menghindar dari tanggung jawab moral untuk mendengar aspirasi mahasiswa.”
Aksi Cipayung Plus Sumut hari ini menegaskan bahwa generasi muda tidak akan tinggal diam ketika sejarah dikhianati. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengkaji ulang dan mencabut gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto, demi menjaga integritas sejarah bangsa dan penghormatan terhadap korban ketidakadilan masa lalu.
Sementara itu, ketidakhadiran pimpinan DPRD Sumut kembali menunjukkan lemahnya keberanian politik wakil rakyat dalam merespons suara publik yang kritis.
Cipayung Plus Sumatera Utara akan kembali melaksanakan aksi demonstrasi jilid II dengan persiapan yang lebih matang dan massa yang lebih besar. (Red)
