Medan, 15 Oktober 2025 — Tayangan salah satu program di stasiun televisi Trans7 menuai kecaman keras dari kalangan pesantren dan organisasi pelajar Nahdlatul Ulama. Program tersebut dianggap menampilkan konten yang merendahkan martabat pesantren, para kiai, serta santri, sehingga menimbulkan keresahan dan kekecewaan mendalam di tengah masyarakat.
Menanggapi hal itu, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Provinsi Sumatera Utara menyampaikan kecaman terbuka dan mendesak pihak Trans7 untuk bertanggung jawab atas penayangan yang dinilai tidak etis dan tidak menghormati nilai-nilai keagamaan.
Muhammad Fakih Hasibuan, M.Ag, selaku Wakil Ketua PW IPNU Sumatera Utara, menilai bahwa tayangan tersebut telah mencoreng citra lembaga pesantren dan melukai perasaan jutaan santri serta alumni di seluruh Indonesia.
“Kami sangat menyayangkan dan mengecam keras tayangan itu. Pesantren bukan tempat untuk dijadikan bahan olok-olok. Lembaga ini telah berkontribusi besar bagi bangsa — mencetak generasi berakhlak mulia dan menjaga nilai-nilai Islam di tengah masyarakat,” tegas Fakih, Rabu (15/10/2025).
Fakih menegaskan, media massa seharusnya menjadi sarana pendidikan publik yang mencerdaskan, bukan justru menayangkan konten yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan merusak harmoni sosial.
“Media memiliki tanggung jawab besar dalam membangun peradaban dan menjaga keseimbangan sosial. Jangan sampai tayangan justru menimbulkan luka dan perpecahan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, tindakan Trans7 ini mencerminkan kelalaian etika jurnalistik dan lemahnya kontrol redaksional terhadap konten yang menyangkut kehidupan beragama. Ia menilai, peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh media agar lebih berhati-hati dalam menayangkan isu yang menyentuh ranah spiritual dan sosial keumatan.
“Tayangan seperti itu jelas tidak pantas. Media seharusnya menghormati lembaga keagamaan yang selama ini menjadi penjaga moral bangsa. Jangan sampai ruang publik justru digunakan untuk mempermainkan nilai-nilai luhur,” tambahnya.
Lebih jauh, Fakih mendesak Trans7 agar segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh komunitas pesantren, kiai, dan santri di Indonesia. Ia juga menilai bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta Dewan Pers perlu turun tangan memberikan evaluasi terhadap konten yang dinilai melanggar norma penyiaran tersebut.
“Kami meminta KPI dan Dewan Pers untuk bersikap tegas. Jika hal seperti ini terus dibiarkan, maka akan muncul preseden buruk terhadap penghormatan lembaga keagamaan di negeri ini,” ujarnya.
Fakih menambahkan bahwa IPNU Sumut tidak menolak kritik terhadap pesantren, namun kritik harus disampaikan secara beradab, berbasis fakta, dan dengan tujuan membangun.
“Kami tidak anti kritik. Kritik yang konstruktif kami terima, tetapi jika disampaikan dengan cara menghina atau melecehkan, itu bukan kritik — itu serangan terhadap kehormatan pesantren,” jelasnya.
Sebagai organisasi pelajar yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama, PW IPNU Sumatera Utara juga mengajak generasi muda, terutama para santri dan pelajar NU, untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi dalam menyikapi kasus ini.
“Kami mengimbau seluruh kader IPNU dan kalangan santri untuk merespons persoalan ini dengan kepala dingin, namun tetap tegas. Marwah pesantren, para kiai, dan santri harus dijaga. Mereka adalah penjaga moral dan keilmuan bangsa,” tutur Fakih.
Fakih menutup pernyataannya dengan harapan agar insiden ini menjadi momentum refleksi bagi semua pihak, terutama bagi dunia media, untuk memperkuat kembali komitmen terhadap etika, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap lembaga keagamaan.
“Kami berharap kejadian ini tidak terulang. Media harus menjadi mitra pesantren dalam memperkenalkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin, bukan sebaliknya,” pungkas Muhammad Fakih Hasibuan.
